Alzier Minta Kejati Selidiki Penggunaan Anggaran Dinas BMBK Lampung

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan oleh masyarakat Bumi Ruwa Jurai.

Sebab, Dinas yang dipimpin oleh Mulyadi Irsan ini diduga syarat korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN). Modusnya proyek dijual dengan kesepakatan fee uang setoran dengan nominal persentase disesuaikan nilai pagu proyek.

Hal ini membuat salah satu Tokoh masyarakat Lampung M.Alzier Dianis Thabranie ikut angkat bicara. Ia meminta Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung untuk segera mengambil langkah cepat dengan menyelidiki penggunaan anggaran tahun 2020 di dinas BMBK.

Alzier mencontohkan, Proyek Peningkatan Jalan Mayor Jendral Ryacudu Bandar Lampung (Ling. 012.11.K) di Kota Bandar Lampung, yang dibiayai APBD tahun 2020 senilai Rp 22 milyar diduga syarat KKN.

“Kejati harus ambil langkah cepat agar tidak masuk angin. Karena buanyak dugaan permasalahan proyek tahun anggaran 2020,- yang bermasalah..!!!,”sindir Alzier.

Selain itu, kata Alzier, tender di Dinas BMBK diduga telah diatur oleh oknum.

“Tender-tender telah diatur oleh mereka didalamnya, alias kocok bekem,”jelas Alzier. (Red)