AWPI Kota Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan Untuk Kawal Pendistribusian 5 Ribu Paket Dari Pemerintah Pusat

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat bantuan 5 ribu paket dari pemerintah pusat untuk meringankan beban warga  terdampak pandemi covid-19 di Kota Tapis Berseri.

Paket tersebut berisikan kebutuhan sembako seperti 10 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir dan 1 kotak teh celup.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik PKH maupun bantuan lainnya.

Tetapi sangat disayangkan perihal pendistribusiannya Didugaa banyak yang kurang tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya layak mendapatkan tapi belum tersentuh bantuan ini, padahal belum pernah mendapatkan bantuan apapun sama sekali.

Hal ini mendorong AWPI untuk melakukan fungsi kontrol sosial nya agar kedepan nya bantuan-bantuan seperti ini bisa tepat, guna mencapai sasaran nya seperti harapan semua pihak.

Seperti yang disampaikan Abdul, pengurus DPC AWPI Kota Bandar Lampung, sekaligus Koodinator Lapangan menceritakan beberapa waktu yang lalu, pihaknya turun kelapangan di beberapa kecamatan seperti Labuhan Ratu, Kedaton, Wayhalim, Kemiling, Sukabumi, TBT, TBS, TBB, TKB, Enggal.

Disana, pihaknya mencoba meminta data dari kelurahan setempat untuk memastikan apakah hal ini sudah sesuai prosedur agar tepat sasaran.

“Tapi sangat disayangkan ada beberapa kendala yang kami hadapi dilapangkan, diantaranya kurang transparasi, seperti data para penerima bantuan yang terkesan dirahasiakan,”ungkap dia,  Senin (11/5).

Seperti contoh di kelurahan Labuhan Ratu. Mardani, selaku Lurah Labuhan Ratu saat ditemui di lokasi Sabtu 9 Mei 2020 enggan memberikan data siapa-siapa saja yang mendapat bantuan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, beliau mengatakan “silahkan minta saja ke kecamatan, karena saya tidak berani kalau belum koordinasi dengan Camat,” ujarnya.

Sementara itu, Refky Rinaldy, Ketua DPC AWPI Kota Bandarlampung itu mengatakan, hal ini sangat disayangkan mengingat untuk pengawasannya.

Hal utama adalah pendataan yang faktual dan transparan sehingga pelaksanaanya tepat sasaran.

“Untuk itu Kami membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa hak nya terciderai terkait bantuan pemerintah pusat ini di alamat Jalan Pulau sebesi perum indah sejahtera 4 blok B no.4 Sukarame Bandar Lampung. No telp : 0831-8083-0614 & 0853-7954-4630,”tegasnya.

“Kedepannya Kami akan terus melakukan pengecekan dan pemantauan dilapangan terkait dengan bantuan ini dan bantuan-bantuan lain apakah sudah sesuai atau belum,”paparnya.(Red)