BKN : Peserta Wajib Penuhi Syarat Lelang Sekdaprov Lampung, Jika Tidak ?

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional V ikut angkat bicara terkait adanya peserta yang mengikuti lelang jabatan sekdaprov Lampung tanpa melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Penilaian (SKP) prestasi kinerja.

Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional V Istati Atidah mengatakan bahwa kelengkapan persyaratan mengikuti lelang jabatan wajib untuk dipenuhi.

“Wajiblah. Kalau merupakan syarat, itu artinya wajib,”kata dia, Rabu (28/8).

Persyaratan yang dimaksud disini, kata dia, disebutkan saat pengumuman lelang Sekdaprov Lampung.

“Kalau disebutkan, berarti menjadi syarat. Karena jika syarat tidak terpenuhi, artinya tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang Sekdaprov Lampung,”ungkapnya.

Sebelumnya, Pj Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto tetap mendaftar seleksi terbuka ulang JPT Madya meski tidak memiliki hasil penilaian prestasi kerja PNS selama dua tahun berturut-turut yakni  Surat Keterangan Penilaian (SKP).

SKP menjadi syarat mutlak untuk kelengkapan administrasi dalam mengikuti lelang jabatan tersebut.

Untuk kali kedua Fahrizal mengikuti lelang jabatan Sekdaprov meski saat proses lelang tahun 2018 lalu kandas, lantaran tidak mengantongi SKP yang mesti ditandatangani oleh Gubernur sebelumnya.

Namun dari informasi yang dihimpun saat itu Fahrizal mendapat dukungan Arinal Djunaidi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Lampung.

Alhasil seleksi yang awalnya telah di sampaikan ke TPA pusat dengan rekomendasi Hamartoni sebagai calon Sekdaprov dimentahkan dengan adanya lelang jabatan ulang.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan Arinal Djunaidi agar Fahrizal dapat menjadi Sekdaprov definitif dengan menggelar ulang seleksi JPT Madya.

Ketua Pelaksana Administrasi Lelang Jabatan Sekprov Lampung Koharudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon di awal pembicaraan mengungkapkan jika Fahrizal telah mengantongi SKP yang ditandatangani Gubernur sebelumnya.

“ Ada SKP nya, beliau lah yang tahu SKP itu. Yang menilaikan atasannya yakni Gubernur sebelumnya,”jelasnya, Selasa (27/8).

Namun saat di tanyakan mengenai belum ditandatanganinya SKP Fahrizal oleh Gubernur sebelumnya Koharudin menganulir pernyataan sebelumnya jika Pj Sekdaprov telah mengantongi SKP dan mengakui jika surat tersebut belum dilampirkan oleh Fahrizal saat mendaftar.

“Ya belum ada sebenarnya SKP beliau tapi kan bisa diproses dan BKD sudah mengajukan kesana waktu itu tapi memang belum di tandatangani oleh Gubernur sebelumnya,”singkatnya.

Sementara Fahrizal saat dikofrimasi beberapa waktu lalu terkait SKP menegaskan tidak persoalan.

“Soal SKP itu tidak ada persoalan,”katanya.

Diketahui seleksi JPT Madya Provinsi Lampung telah ada enam pejabat Eselon II yang mendaftar selain Fahrizal Mereka adalah Sekkab Lampung Selatan Fredy Sukirman, , Edarwan (Sekretaris Korpri Provinsi Lampung), Kusnardi (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung).

Selanjutnya, Minhairin (Kepala Badan Keuangan Daerah Lampung) dan Arsyad Husein (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan). (Red)