Buku Menakar Demokrasi Dalam Pandemi Karya Wendy Melfa Diluncurkan

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Kelompok Ruang Demokrasi (RuDem) meluncurkan buku  Menakar Demokrasi dalam Pandemi karya Wendy Melfa di Warung Kopi WAW Lamban gunung, jln Agus Salim, No. 23 Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 10.00.

Menurut Wendy Melfa, kumpulan tulisan ini merupakan buah pemikiran, pengendapan ide dan gagasannya dalam meneliti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, baik pada tataran konsepsional berkait dengan peraturan yang berlaku maupun dalam implementasinya di tengah pandemi Covid-19 yang melahirkan tatanan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Jika pilkada tahun 2020 akan menjadi pemilihan umum (pemilu) yang sangat penting sekaligus akan menjadi catatan sejarah, kata mantan Bupati Lampung Selatan ini, karena pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Meski regulasinya tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, pemerintah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan.

Niatnya memberikan sumbangsih pemikiran melalui tulisan-tulisan dalam buku. Harapannya semoga dapat menjadi alternatif pemikiran atau ide dalam iklim demokrasi yang terus berkembang, ungkap penulis yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial-politik ini.

Wakil ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam pengantar buku ini menyebut prespektif kumpulan tulisan dalam buku ini mengacu pada proses politik, yang kemudian menjelma menjadi hukum positif (resultante) telah memenuhi syarat formil pembentukan UU, sejak diundangkan itulah harus dihormati seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyelenggara dan peserta pilkada.

“Perubahan budaya secara cepat apalagi tanpa sosialisasi yang massif kepada masyarakat kita dapat menyebabkan gagap budaya, tentu persoalan ini sangat tidak kita harapkan akan berimplikasi negatif dalam pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi ini,” tulis Aziz.

Di tengah pandemi, kata Aziz, demokrasi tidak boleh mati. Di momen ini perlu ditekankan pada keselamatan pemilih dan penyelenggara, sosialisasi penyelenggaraan pilkada dan visi misi kandidat harus dipastikan tidak ada persoalan pada saat penyelenggaraan pilkada.

Kedua, out-put pilkada menghasilkan kepala daerah yang bersih, baik dalam cara memenangkan pilkada maupun unggulnya program kerja. Prinsipnya, pilkada harus menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menyejahterakan masyarakat, ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Mahkamah Konstitusi 2015-2018 Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. melihat buku ini menemukan momentumnya menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah yang digelar Desember 2020.

Pilkada yang digelar pada Desember 2020 mendatang dari semula direncanakan pada September 2020. Terjadi penundaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia.

“Pandemi covid 19 saat ini dapat dipandang sebagai ancaman serius bagi penyelenggaraan demokrasi. Sebab, proses suksesi kepimpinan di suatu negara atau proses pengisian lembaga parlemen dalam Pemilu berpotensi terhambat dengan adanya pandemi, ujar Arief.

Arief juga memaparkan data yang dilansir situs Council on Foreign Relations, ratusan negara yang sedianya menggelar pemilihan umum pada 2020 harus terganggu dengan pandemi Covid-19. Ada sekitar 60 negara memutuskan menunda perhelatan demokrasinya.

Ada pula negara-negara yang bersikukuh untuk tetap melaksanakan pemilihan seperti Burundi, Prancis, dan Korea Utara. Bahkan, saat ini Amerika tengah bersiap melaksanakan Pemilihan Presiden pada November 2020.

Panitia peluncuran buku, Y. Wibowo berharapkan acara yang akan dihelat dapat berjalan tertib dengan mengacu protokol kesehatan. Selain launching dan diskusi buku yang berakhir pkl. 12.00, juga ada acara ramah-tamah santai, jadi setelah diskusi berat-berat, dapat ngobrol sambil ngopi, kata dia. (Red)