Cegah Konflik, Ali Imron Sosialisasi Rembug Desa

PODIUM, LAMPUNG TIMUR – Untuk mencegah konflik di provinsi Lampung, Anggota  DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar, Ali Imron melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rembug Desa/Kelurahan.

Kegiatan itu berlangsung di Balai Pertemuan Kecamatan Brajaselebah, Lampung Timur (Lamtim). Dihadiri Camat Dadang Suwitno dan Kapolsek Ipda Rudi Apriyanto.

Sosialisasi diikuti aparatur desa dari sejumlah desa di Kecamatan Brajaselebah. Antaralain, Kepala Desa (Kades) Brajamulya, Sujarno, Kades Brajayekti, Tukimantoro, dan Sekdes Brajagemiling, Agus Wahyono. Peserta lain, para ketua Karangtaruna, guru, para agamawan, dan apra ibu aktivis PKK dari masing desa.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meredam sejak dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat. Sehingga konflik tidak membesar dan menjadi persoalan hukum yang justru merugikan masyarakat.

Dia mencontohkan perselisihan batas lahan antarwarga di daerah Mesuji sampai menelan korban jiwa. Menurut anggota Komisi V DPRD Lampung itu, Selasa (26-1-2021), peristiwa tersebut seharusnya dapat dihindari jika warga yang bersengketa memanfaatkan rebuk desa.

Selain itu, warga yang bersengketa sebaiknya tidak tergesa-gesa dibawa ke ranah hukum. “Rembuk dulu, laporkan ke aparat dan musyawarahkan dengan semangat kekeluargaan untuk mencari penyelesaian terbaik,” saran Imron.

Pada kesempatan tersebut, Kapolsek Brajaselebah Ipda Rudi Apriyanto mengungkapkan rembuk desa di wilayahnya sudah berjalan. Sejumlah perselisihan antarwarga berhasil diselesaikan melalui musyarah desa yang melibatkan aparat dan tokoh masyarakat.

Menanggapi pertanyaan peserta sosialisasi, Camat Brajaselebah, Dadang Suwitno menjelaskan soal biaya yang ditimbulkan dalam rembuk desa.

Menurut Dadang, biaya tersebut bisa menggunakan dana desa. Seperti yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016. “Perda sudah mengatur. Artinya, biaya yang ditimbulkan dari rembuk desa bisa menggunakan dana desa. Soal besar atau kecilnya biaya, tinggal dimusyararahkan dan disesuaikan,” katanya. (*)