DPRD Lampung Bakal Panggil Thomas Rizka Dan PMPTSDP Bahas Perizinan Pulau Tegal Mas

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Persoalan perizinan pulau tegal mas kembali mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung.

Jika sebelumnya, permasalahan ini disorot oleh komisi IV DPRD Lampung. Kali ini komisi I DPRD Lampung yang menyoroti permasalahan tersebut.

Bahkan para wakil rakyat tersebut berwacana memanggil pemilik Wisata Pulau Tegal Mas dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung untuk duduk bareng di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tentunya untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya.

“Polemik perizinan wisata Pulau Tegal Mas ini luar biasa. Bahkan KPK sendiri kabarnya sudah turun tangan. Maka, ini harus diselesaikan dengan mengetahui duduk persoalan,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung, Apriliati, Kamis (1/8).

Srikandi PDIP ini juga menyoroti Pemprov dalam memberlakukan suatu izin kepada investor. Sebab menurut April, untuk membangkitkan semangat investor, pelayanan perizinan harus dilakukan dengan baik, dan membenahi sistem yang ada.

“Perizinan diterbitkan oleh PMPTSP, artinya jangan lambat dan bertele-tele agar dapat menciptakan iklim yang baik dan ramah untuk investor,” ucapnya.

Sebab, semestinya siapapun pengusaha yang ingin membuat usaha harus menyelesaikan izin-izinnya dahulu, baik itu izin lingkungan seperti reklamasi pantai, izin lokasi seperti pembangunan dan izin wisata dari Kabupaten Pesawaran.

“Kan semua izin tersebut yang menerbitkan Dinas PMPTSP. Maka, sebagai fungsi pengawasan, kita akan panggil segera,” tegasnya.

Terkait dengan adanya sengketa tanah di lokasi, selayaknya Pemprov mendalami dengan tidak gegabah mengeluarkan izin di atas tanah sengketa yang sedang dalam proses pengadilan.

Hal tersebut agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Syarat formal dan materiil harus dipenuhi dalam menerbitkan izin. Ini ada konsekwensi hukumnya,” pungkasnya. (Red)