DPRD Lampung Dorong PN Metro Usut Tuntas Perkara Kredit Khusus PNS

PODIUM, BANDAR LAMPUNG,- Anggota DPRD Lampung turut mendorong Pengadilan Negeri (PN) Kota Metro untuk mengusut tuntas perkara kredit khusus PNS di Lampung.

“Kalau DPRD Lampung iya mendukung hal itu karena dimata hukum semua sama mau PNS atau masyarakat sama tidak dipilih- pilih, kalau memang bersalah iya diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Budiman AS, Senin (11/10).

Ia mengatakan kalau memang tindakan yang dilakukan oleh tergugat (Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdikbud Provinsi Lampung dan Bendahara) adalah benar, maka wajib dihukum sesuai dengan aturan yang ada.

“Kalau yang dilakukan itu jelas melanggar aturan iya sesuaikan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku,” ujar Budiman di DPRD Lampung.

Namun, untuk keputusan pemberhentian sementara ataupun pembekuan jabatan sebagai Kadisdikbud Provinsi Lampung dan Bendahara ada ditangan gubernur Lampung.

Sebab, DPRD Lampung tidak memiliki hak untuk memberhentikan seseorang tetapi memiliki fungsi untuk mengawasi sebuah pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing atau mitra kerjanya.

“Iya kita dorong itu karenakan komisi 1 ini bersangkutan dengan hukum dan kalau untuk pemberhentian itu kan ada ditangan atasannya (Gubernur atau Sekdaprov), jadi mereka yang berhak untuk memutuskan,” jelasnya.

Sementara, anggota DPRD lainnya, Aprilliati mengatakan akan mendalami terlebih dahulu duduk perkara yang menyangkut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut.

“Kaitan Disdikbud mitra komisi v kita akan mendalami dulu duduk perkaranya. Sekali lagi komisi v dalam hal ini memiliki fungsi pengawasan bukan sebagai lembaga peradilan,” katanya.