DPRD Lampung Tak Setuju Pemprov Tarik Iuran Kurban

PODIUM, BANDARLAMPUNG,  –DPRD Lampung tidak setuju Pemprov menarik iuran seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk uang kurban Rp3,5 juta per orang (per nama).

Wakil Ketua Komisi IV Joko Santoso mengatakan,  perlu dikaji ulang kebijakan tersebut karena tidak semua PNS itu mampu memberikan iuran sebesar Rp3,5 juta.

“Kalau ini diwajibkan maka itu dikaji kembali kebijakan tersebut karena tidak semua PNS itu mampu atau semua PNS itu mungkin bisa punya rencana tersendiri akan berkorban di tempat masing-masin. Jadi itu bukan suatu yang harus diwajibkan karena kebijakan itu tidak bisa diberlakukan untuk semua PNS,” kata dia, Rabu (14/7).

Senada koleganya di Komisi V Lesty Putri Utami mengatakan, tidak ada payung hukumnya jadi jangan sembarangan untuk memungut iuran karena bisa memberatkan PNS tetutama yang berpenghasilan rendah.

“Itu tidak ada payung hukumnya, dan sampai sekarang Dewan tidak tahu, jadi jangan sembarangan menarik iuran apalagi bisa memberatkan PNS yang gajinya kecil,” tutup Lesty (*)