DPRD Lampung Ultimatum PT LIP

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Komisi II DPRD Lampung secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin operasional penambangan pasir hitam di kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK) oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

“Berkaitan dengan itu, maka kita merekomendasi Gubernur Lampung (Arinal-red) untuk percepatan pencabutan izin PT LIP sebelum bulan Maret mendatang,”kata Ketua Komisi II DPRD lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Selasa (14/1).

Ada beberapa alasan dikeluarkan rekomendasi izin operasional tersebut. Karena bertentangan dengan amanat perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penambangan pasir laut diperairan laut Lampung salah satu aktifitas yang dilarang dalam perda zonasi wilayah pengelolaan dan pulau-pulau kecil.

Kemudian, yang mana perda tersebut turunan dari UU nomor 1 tahun 2014 atas perubahan UU 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil.

Selanjutnya, secara detail pada perda tersebut menyebutkan bahwa wilayah perairan laut, Rajabasa, Lamsel yang tepatnya sekitar cagar alam laut Anak Gunung Krakatau (GAK) dan sebesi tidak diperuntukan tambang pasir laut.

“Setelah kita rekom ke eksekutif, maka kewajiban pelaksaan OPD untuk melaksanakan teknis dari perda itu. Jadi OPD itu harus melaksanakan dan tunduk dengan rekom kita,”ujar dia.

Kemudian, mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung ini mengimbau pemerintah provinsi Lampung untuk tidak
mengeluarkan kembali izin kepada siapapun perusahan tambang laut.

“Kita juga meminta pemerintah memperkuat penguatan zona pengawasan,”ungkap dia.

Ia berharap adanya peran serta warga untuk bersama-sama mengawasi operasional PT LIP.

“Warga harus merespon jika ada kegiatan dari PT LIP, karena kedaulatan ada disana. Jika PT LIP masih beroperasi hingga bulan Maret, maka kita terus berjuang untuk kewenangan kita,”tegas dia. (Red)