Fraksi PKS DPRD Lampung Soroti Masalah Pungutan Biaya Sekolah

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Ade Utami Ibnu langsung melakukan komunikasi dengan pihak-pihak sekolah, khususnya SMA dan SMK.

Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus sepenuhnya memperhatikan keluhan tersebut. Menurutnya, memang saat ini sekolah dalam keadaan Pandemi tidak belajar secara langsung melainkan daring, tetapi meskipun daring bukan berarti tidak mengeluarkan biaya, justru nambah banyak biayanya.

“Ini lebih ke psikologi publik, ketika tidak sekolah kemudian biaya daring tinggi, ditambah besarnya biaya sekolah yang tinggi. Setelah komunikasi dengan pihak sekolah, sebenarnya tidak apa-apa, asalkan ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maka tidak dibebankan,” katanya saat ditemui di ruang Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (15/03/2021).

Selain itu, tambah Ade, ada masukan juga dari pihak sekolah, dimana pihak sekolah berharap ada kelonggaran dalam mengelola dana Bos. Artinya bisa diatur oleh pihak sekolah, karena dana bos ini diatur oleh pusat.

“Yang begini-begini pemerintah harus diperhatikan, dibawah ini sedang dalam keadaan yang prihatin, maka kita juga harus memiliki empati,” ucapnya.

Ade juga mengatakan, di Fraksi PKS, pihaknya sudah komunikasi dengan pihak sekolah, walaupun tidak semua sekolah, tetapi pasca komunikasi, pihak sekolah menyampaikan bahwa kalau masyarakat tidak mampu maka tidak dibebankan apabila memiliki SKTM.

“Nah hal ini yang seharusnya disampaikan ke masyarakat. Kalau masyarakat masuk kategori tidak mampu, bisa meminta SKTM kepemerintahan kelurahan atau kecamatan setempat maka tidak dipungut biaya,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan komisi V DPRD Provinsi, melalui dinas pendidikan untuk membahas terkait ini.

“Melalui Kepala Dinasnya, kita juga sudah sampaikan ke komisi V, dan kita dorong juga anggota fraksi kita yang ada di komisi V untuk terus mendorong persoalan ini. Sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak membebankan masyarakat,” ujarnya (*)