FSBKU-KSN Desak Pemprov Lampung Tidak Keluarkan Izin Tegal Mas

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Masyarakat Lampung mendesak pemerintah provinsi untuk menyegel dan tidak mengeluarkan izin usaha pengelolaan tegal mas.

Karena, munculnya gugatan dari pengusaha besar Lampung, Babay Chalimi atas kepemilikan lahan seluas 60 hektar.

“Selesaikan dulu proses hukum ini. Setelah selesai, pemprov juga harus melihat semua aspek positif dan negatif ketika surat izin pengelolaan ini dikeluarkan,”kata Ketua Umum FSBKU-KSN Lampung Yohannes Joko Purwanto, Senin (29/7).

Persoalan ini tentunya patut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Sebab, selain untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menekan angka pengangguran juga, ia berpendapat dikhawatirkan bisa merusak biota laut.

“Pemikiran seperti ini yang harus diterapkan pemerintah agar pengelolaan ini nantinya tidak merusak biota laut,”ungkapnya.

Dengan adanya sikap tegas dari semua pihak, menurut dia, para pengusaha ataupun calon investor yang ingin menanamkan modal di Lampung agar mengikuti mekanisme peraruran yang berlaku.

“Jangan hanya memikirkan menarik investor saja dengan mengesampingkan mekanisme ataupun peraturan yang ada. Tetapi dengan mempermudah sistim perizinan tanpa adanya dampak negatif ataupun pihak yang dirugikan dari pengusaha tersebut,”ujarnya.(Red)