Gelar Aksi Di Kejati, APKAN Kota Bandar Lampung Desak Aparatur Hukum Usut Tuntas Dugaan Kebocoran PAD

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) provinsi Lampung menggelar aksi didepan kantor Kejati Lampung pada Selasa (10/9).

Para massa aksi menuntut aparatur penegak hukum, baik Kejati, KPK RI dan Polda Lampung untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sewa tahunan ruko dan kios pasar tahun anggaran 2017 di pemkot Bandarlampung.

Selain itu, pihaknya juga meminta DPRD Kota Bandarlampung agar membentuk pansus untuk mengusut permasalahan tersebut.

”Usut tuntas dugaan kebocoran PAD kota Bandarlampung atas pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah terkait pendapatan retribusi pendapatan sewa ruko dan kios-kios pasar pada tahun 2017 lalu,” kata Hartasi selaku ketua LSM APKAN, Selasa (10/9).

Sementara itu, Koordinator Aksi Lapangan LSM APKAN, Supriadi dalam orasinya menilai pengelolaan PAD Kota Bandarlampung dilakukan secara “ugal-ugalan. Karena, ia menilai tidak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Realisasi PAD sewa ruko pasar tahun 2017 di 7 ( tujuh ) titik lokasi dilakukan secara sepihak oleh dinas perdagangan kota Bandarlampung. Karena tanpa merujuk pada peraturan daerah,” bebernya.

Sementara itu Koordinator Aksi Lainnya Hayudin dalam orasinya membeberkan 7 titik lokasi ruko pasar dengan sewa pertahun, diantaranya :

1. Ruko pasar panjang.

2. Ruko jalan Ikan Hiu pasar tenggah, Teluk Betung.

3. Ruko jalan Palembang pasar tengah, Tanjung Karang.

4. Ruko jalan Kartini pasar tengah Tanjung Karang.

5. Ruko jalan Bukit Tinggi pasar tengah, Tanjung Karang.

6. Ruko jalan Sibolga pasar tengah Tanjung Karang.

7. Ruko jalan baru pasar tengah Tanjung Karang.

“Keadaan ini di perparah dengan adanya perbedaan tarif sehingga mengakibatkan penetapan dan pengutan retribusi menjadi tidak terkendali.Membuka ruang pungli menyebabkan bocornya PAD kota Bandar Lampung yang sampai saat ini masih berlangsung,”pungkasnya (Red)