Ini Alasan Masyarakat Kecewa Dengan Program Bantuan PKH

PODIUM, LAMPUNGSELATAN – Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilingkungan Ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) perlu dilakukan pendataan ulang.

Sebab, masih banyak keluarga layak mendapatkan bantuan PKH seperti pemilik rumah geribik yang tidak mendapatkan.

Sementara, kondisi keluarga ekonomi layak serta memiliki rumah permanen justru mendapat bantuan dari program pemerintah pusat tersebut.

Beberapa waktu lalu, sempat mencuat dipublik, lantaran salah satu keluarga dijanjikan mendapat bantuan PKH pada bulan September 2019. Tetapi hingga bulan Oktober 2019 bantuan yang dijanjikan itu tidak kunjung keluar.

Sehingga pemilik rumah geribik yang nyaris roboh ini kecewa terhadap petugas PKH. Karena dinas Sosial Pemkab Lamsel dinilai terkesan tutup mata dan tidak mendata secara detail, terkait kelayakan masyarakat yang mendapat bantuan tersebut.

“Saya merasa kecewa pak, dari ketua PKH sudah bicara kasih kabar baik bulan Sepetember 2019. Katanya mau dapat, namun sampai bulan Oktober tidak ada kabar selanjutnya,” ucap Sahruli, Selasa (22/10).

Sahruli menceritakan, usai diberitakan media ini beberapa waktu lalu, istrinya diminta ketua PKH setempat mendatangi kantor kelurahan dengan membawa data-data yang dibutuhkan demi mendapat bantuan PKH.

“Dari ketua PKH, Istri saya disuruh ke Kelurahan. Sebab dia dapat telepon dari pegawai kelurahan, namun sampai di kelurahan yang ditemui tidak ada di kantor dan Istri saya langsung pulang,” jelasnya.

Selain dirinya ada beberapa keluarga di Dusun Ketang yang layak akan mendapatkan bantuan PKH. Namun sampai sekarang tidak mendapatkan, hanya pemanis agar tidak ribut dilingkungan masyarakat.

“Bukan saya aja, ada yang lain juga didata dan dijanjikan, merekapun menunggu tapi tak kunjung keluar, kami merasa dimainkan dan kesal dengan janji-janji yang tak pasti,” cetusnya dengan nada penuh kecewa.

Kemudian lanjut dia, pihak meminta kepada Plt Bupati Lampung Selatan untuk turun langsung ke Dusun Ketang dan menanyakan langsung kepada masyarakat agar mengetahui siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan PKH tersebut.

“Harapan kami, Bupati turun cek langsung kebenarannya, jangan hanya terima laporan dari Dinas dan Tim PKH nya, sebab masih banyak rumah geribik tidak mendapatkan, sedangkan rumab permanen mendapatkan,” harapannya.

Dilain sisi kata Uli sapaan akrabnya, dirinya menilai Dinas / Instansi terkait tidak pernah melibatkan aparat desa, sehingga banyak warga yang kurang mampu tidak mendapatkan.

“Itulah yang saya sesalkan, seharusnya libatkan RT, Kepala Lingkungan yang ada dalam pendataan PKH, sehingga aparat desa mengetahui mana yang layak dan tidak layak mendapatkan PKH tersebut,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dan tanggapan langsung dari pihak terkait. (Anw).