Ini Harapan Para Donatur Ke Cakada Versi KPK RI

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membocorkan harapan para donatur yang menyumbang untuk kemenangan Calon Kepala Daerah (Cakada), Rabu (7/8).

Berdasarkan informasi dari Ketua Tim Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah III, Dian Patria yang bersumber dari Litbang Kemendagri tahun 2016 lalu menyebutkan ada beberapa harapan dari para donatur tersebut.

1. Mendapatkan bantuan untuk kegiatan bantuan sosial/hibah mencapai 24 persen.

2. Mendapatkan bantuan untuk kegiatan sosial, 22.7 persen.

3. Mendapatkan akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah, 42.7 persen.

4. Keamanan dalam menjalankan bisnis yang saat ini sudah ada, 76.7 persen.

5. Kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintah (pengadaan barang), 73.3 persen.

6. Kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah/BUMD, 56.0 persen.

7. Kemudahan perijinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan, 76.0 persen.

Selain itu, juga disebutkan bahwa biaya pilkada mahal. Bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Walikota membutuhkan dana Rp. 20 miliar – Rp 30 miliar.

Sementara bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur membutuhkan dana Rp 20 miliar – Rp100 miliar. (Red)