Ini Kata DPRD Lampung Soal Penangkapan ASN Pemakai Narkotika

PODIUM, BANDAR LAMPUNG,- DPRD Lampung ikut angkat bicara terkait penangkapan oknum ASN berinisial MDJ (42) saat sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada Kamis (30/09/2021) lalu oleh
Polres Tulangbawang.

Penangkapan ini bermula saat Satresnarkoba Polres Tuba menggerebek kamar hotel di jalan Raya Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala.

Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan dua orang pria yang sedang asyik mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

kedua pria yang ditangkap ini berinisial MDJ (42), berprofesi pegawai negeri sipil (PNS) warga Kelurahan Jaga Baya II, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung.

Selanjutnya JA (32), berprofesi wiraswasta, warga Jalan I Pasar Atas, Gang Nusantara, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan bahwa oknum ASN tersebut sudah terancam dikenakan dua sanksi.

Pertama sanksi penyalahgunaan penggunaan narkoba, berarti pidana. Kedua, sanksi diberhentikan sebagai ASN atau penundaan naik pangkat dan golongan selama beberapa waktu.

“Kalau hukuman yang dia dapat dua tahun atau lebih, maka bisa diberhentikan sebagai ASN. Atau penundaan kenaikan pangkat dan golongan selama beberapa waktu,” ungkap Watoni, Selasa (05/10/2021).

“Tapi itu tergantung dengan ancaman hukuman dan juga putusan bersifat inkrah. Kemudian akan dilihat kembali dan disesuaikan dengan UU ASN,” ujar dia.

Jika oknum ASN tersebut sebagai pemakai, maka masih bisa direhabilitasi untuk mengembalikan jati diri orang tersebut sebelum mengenal narkoba.

“Kalau pemakai mungkin ada toleransi. Tapi
kalau dia pengedar sekalipun pemakai, itu gak ada ampun. Kalau dia hanya pengedar aja, maka itu tidak ada ampun juga,” ucap dia.

“Banyak kok yang berhasil begitu direhabilitasi. Kemudian mereka benar-benar mengisi jiwanya dengan ilmu agama dan melakukan pendekatan ke maha kuasa,” ucap dia.

Oleh karena itu, untuk mencegah peristiwa serupa tidak terulang lagi, maka pemerintah daerah mesti mengedepankan pendidikan edukasi moral dan etika.

Alasannya, agar ASN itu tidak meninggalkan atau melanggar sumpah jabatannya.

“Ini yang miris semua dilakukan di Tuba. Artinya disini perlu ada pembinaan kepada aparatur pemerintah supaya lebih mengetatkan lagi kedisiplinan. Kemudian sanksi ditegaskan,” ungkap dia.

“Kemudian ada kegiatan semacam kerohanian. Gak perlu banyak-banyak, kultum 7 menit itu sudah oke. Kalau isinya pas dan diresapi para ASN,” jelas dia.