Ini Kata Humanika Soal Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di provinsi Lampung akan kembali berlanjut. Jika sebelumnya ribuan mahasiswa menggelar aksi di depan kantor DPRD Lampung pada Rabu (7/10) siang.

Rencananya besok, Kamis (8/10) berbagai elemen masyarakat bakal kembali menyerukan penolakan pengesahan UU tersebut dengan mengangkat tema ‘Lampung Memanggil’.

Salah satunya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Humanika.”Jadi kawan-kawan Humanika Lampung akan turun juga untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja,” Kata ketua Humanika Lampung, Rudi Antoni, Rabu (7/10) malam.

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini menandakan pihak legislatif dan eksekutif sudah menutup mata dengan tidak mau mendengar aspirasi masyarakat.

“Jadi kita bersama elemen pemuda, mahasiswa, tani, buruh akan bergerak untuk kembali menyuarakan menolak UU Omnibus Law tersebut,” jelas dia.

“Karena UU ini terkesan dipaksakan dan banyak merugikan tenaga kerja seperti buruh dan tani. Karena ini UU sapu jagad yang menyatukan dari berbagai peraturan teknis yang ada di lintas sektoral, ternyata banyak merugikan, bahkan menguntungkan bagi kaum pemodal modal,” jelas dia.

Selain itu, ia juga menyindir pernyataan Wali Kota Bandarlampung Herman HN yang menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di gedung DPRD Lampung untuk menyerukan penolakan pengesahan UU Omnibus Law tidak ada gunanya.

Karena tidak ada yang akan mengirim tuntutan mereka ke DPR RI. Menurut Rudi, aksi tersebut merupakan sebagai bentuk panggilan moral terhadap persoalan kemanusiaan.

Karena, legislatif maupun eksekutif merupakan tempat masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.

“Inilah panggilan moral kita terhadap persoalan kemanusiaan. Soal dia bilang salah alamat, gak ada manfaat, salah itu. Harusnya dia bisa memposisikan diri sebagai pemerintah. Justru dia harus mendukung gerakan yang memang murni dari gerakan moral rakyat Indonesia. Karena UU ini berlaku diseluruh Indonesia,”tegas dia.

“Jadi tidak elok dia sebagai Wali Kota berkata demikian. Karena gerakan elemen ini bergerak hampir diseluruh Indonesia. Sehingga tidak pantas dia mewakili pemerintah daerah khususnya di Lampung melihat gejolak seperti ini dia bilang tidak ada kompetensinya dengan unjuk rasa di Lampung,”ucap dia.

Dilain sisi, ia mengaku sangat kecewa terhadap sikap salah satu wakil rakyat di senayan dari dapil Lampung, Azis Syamsuddin yang mendukung pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Sebab, saat itu, Azis memimpin rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja jadi UU, pada Senin (5/10) malam lalu.

“Kita sebagai rakyat Lampung sangat kecewa, melihat sepak terjang beliau yang selama ini kita hargai sebagai politisi yang cukup handal dan mumpuni. Namun ternyata dalam perjalanan akhir-akhir ini dia tidak mampu berbuat banyak. Karena, seharusnya dia dapat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,”ucap dia.

“Saya yakin sudah kelihatan bahwa partai penguasa bekerjasama dengan presiden, artinya mereka tidak murni membela kepentingan rakyat banyak. Artinya semua ini hanya kebohongan semata, ternyata mereka adalah penghianat-penghianat amanah rakyat yang sebagaimana mereka emban,”ucap dia.

Kendati demikian, ia mengucap syukur masih ada partai politik yang menolak pengesahan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang.

“Syukur alhamdulillah masih ada parpol yang mau memikirkan kepentingan rakyat banyak. Saya acungkan jempol kepada Demokrat dan PKS yang masih memiliki komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak,” pungkasnya. (Red)