Ini Kata Kajari Lamsel Saat Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Aparat Pemerintah Desa

PODIUM, LAMPUNGSELATAN – Untuk Peralihan kepemimpinan dari (pejabat) Kepala Desa lama kepada Kepala Desa yang baru harus ada memory serah terima jabatan.

Hal ini bertujuan guna menghindari adanya saling klaim dan lempar tanggungjawab terhadap penggunaan dana desa (DD) dalam kontek kepemimpinan ditingakat desa.

Sebab, secara administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan dana pemerintah, per 1 Januari – 31 Desember. Apa bila ada peralihan (Kepemimpinan) harus ada memory serah terima yang menuangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan. Sedangkan pejabat baru bertanggung jawab sejak dia menjalankan tugas.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamsel Hutamrin, SH, MH dalam acara Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Aparat Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan Kejari, Polres dan Inspektorat Lamsel, di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati Rabu (30/10/2019).

Menurut, Hutamrin, dalam persepsi kejaksaan selaku aparat penegak hukum (APH) memberikan sosialisasi ke aparatur desa terkait aturan hukum sebagai rambu-rambu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan dan bagaimana pertanggungjawabannya.

“Istilah di Kejaksaan adalah KPH, yakni Kenali hukum, Pelajari hukum dan Hindari hukum. Merupakan usaha pendeteksian secara awal potensi pelanggaran hukum, sebagai upaya pencegahan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kapolres Lamsel AKBP Syarhan yang diwakili Kasat Reskrim AKP Tri Maradona menambahkan, dasar hukum ketentuan mengenai tindakan hukum ASN diatur dalam pasal 385 Bab XX Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UU itu diatur cara penanganan hukum  terhadap ASN, yakni ada sinergi antar aparat terkait kewenangan penanganan yang bersifat administratif dan pidana.

“Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi daerah kepada aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan atau penegak hukum (APH),” terang Tri Maradona.

Tri menambahkan, aparat penegak hukum akan melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah.

“Jika berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat). Namun, jika hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Tri Maradona.

Sementara, Kepala Inspektur Daerah setempat, Joko Sapta menjelaskan selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP), inspektorat menjalankan tugas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

“Seperti, jika ada temuan yang bersifat administratif, maka APIP akan mengupayakan pengembalian temuan itu paling lama selama 60 hari ke kas negara. Namun jika dalam kurun waktu tersebut tidak dilaksanakan, maka penanganan lebih lanjut akan direkomendasikan ke aparat penegak hukum (APH) dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tutup Joko. (ANW).