Ini Saran KPK RI Untuk Kepala Daerah Di Lampung

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberi saran rekomendasi untuk kepala daerah Lampung terpilih periode 2019-2024 agar berkomitmen menegakkan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diterima podiumlampung.com dari KPK RI terkait saran ataupun masukan tersebut, diantaranya :

1. Sanksi segel, pidana dan upaya hukum lain dalam rangka penegakan hukum atas Perpajakan (pajak alat berat). Perizinan (Penertiban dan tindakan tegas terhadap pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan jasa.

3.Penegakan Hukum atas masalah perizinan dan dampak timbulnya kerugian kerusakan ekosistem lingkungan.

4. Berkoordinasi dengan K/L dan Pemda terkait untuk penyelesaian perizinan pesisir dan pulau2 kecil dan pelanggarannya, pajak alat berat dan penyimpangan PBJ. (Red).