Jika Lampung Ingin Bebas Dari Politik Uang, Ini Kata Alzier

PODIUM, BANDARLAMPUNG,-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota se-Lampung bakal segera digelar pada 9 Desember 2020.

Namun, setiap perhelatan Pilkada, tentunya masyarakat bakal menyoroti kinerja 2 lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak ada money politik sehingga terpilih pemimpin amanah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya.

Pilkada serentak kali ini, khususnya Lamteng mendapat sorotan dari Tokoh Masyarakat Lampung M. Alzier Dianis Thabranie. Menurut Mukhtasyar NU ini, penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU mesti tegas dalam menindak pasangan calon yang diduga melakukan politik uang demi terpilih sebagai kepala daerah.

“Bawaslu dan KPU cepat membatalkan paslon yang sudah terbukti money politics sesuai dengan bukti dan fakta lapangan dari masing-masing Panwascam,”kata Alzier, Senin (7/12).

Dengan begitu, kata Alzier, kedepan tidak ada lagi paslonkada yang melakukan politik uang demi menjadi orang nomor satu di kabupaten/kota tersebut.

“Dengan adanya ketegasan sikap, insya Allah kedepan Lampung akan bebas dari politik uang. Dengan begitu, pemimpin tersebut bisa fokus bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, bukan sibuk mengembalikan dana yang telah dipakai kepada cukong atau Investor,” sindir Alzier. (Red)