Kampus Ini Diduga Beri Upah Bulanan Dosen Rp 500 Ribu, Begini Seruan FSBKU

PODIUM, BANDARLAMPUNG, -Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) menyerukan selamatkan guru dan dosen dari kejahatan upah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum FSBKU yohannes Joko Purwanto saat menggelar konfrensi pers di Sekretariat FSBKU Lampung di jalan Pulau Sanama Nomor 3 Way Halim Permai, Bandar Lampung, Selasa (3/12).

Menurut Joko, kesejahteraan guru dan dosen adalah salah satu faktor penyokong berkembang dan majunya kualitas Pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Joko, tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Namun nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi dosen yang bekerja di Kampus Prasetya Mandiri Group (PMG) akademi perpajakan Tridarma Lampung, M. Ridho.

Setiap bulan, menurut Joko, M. Ridho menerima upah lebih rendah dari
Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bandar Lampung, yakni Rp 500 ribu.

“Upah itu diterima setiap bulannya sejak tahun 2015 hingga saat ini,”jelas dia.

Selain itu, Selain itu, Joko juga menyesalkan sikap Yayasan Bina Profesi Sriwijaya yang merupakan Kampus Prasetya Mandiri Group (PMG) telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada M. Ridho Erfansyah yang telah mengabdikan diri selama 3 tahun 6 bulan.

“Saudara M. Ridho Erfansyah telah bekerja sebagai dosen di Yayasan Bina Profesi Sriwijaya sejak 28 November 2015 lalu,”ucap dia.

“Kemudian, Saudara M. Ridho Erfansyah diberikan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Yayasan Bina Profesi Sriwijaya pada tanggal 9 Mei 2019. Namun surat pemberhentian baru diterima yang bersangkutan pada Agustus 2019 kemarin,”jelasnya.

Oleh karena itu, dalam prosesnya FSBKU KSN bersama kuasa hukum M Ridho Erfansyah telah melaporkan peristiwa ini ke Disnakertrans Provinsi Lampung.

“Darisana, pegawai pengawas dari Disnakertrans Provinsi Lampung telah melakukan kunjungan langsung ke Prasetya Mandiri Grup, dan mengeluarkan anjuran pemenuhan hak Bapak M Ridho Erfansyah,”ucapnya.

“PHK sepihak saja adalah kejahatan kemanusiaan karena dapat memutus mata pencaharian pekerja dan keluarganya, ditambah dengan upah yang dibayarkan rendah dengan UMP/UMK,”ungkap dia.

“FSBKU melihat hal ini sebagai puncak gunung es yang muncul. Artinya masih banyak praktik upah rendah di banyak lembaga atau instansi namun tidak berani bersuara dari ketidaksejahteraan itu. Akibatnya akan secara langsung berpengaruh pada peserta didiknya yang merupakan anak-anak dan kerabat kita semua,”tegas Joko.

Sementara itu, Arif Hidayatullah, kuasa hukum M. Ridho, mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Kita sudah kirimkan somasi karena sebelumnya tidak ada komunikasi antar klien kami dan pihak kampus. setelah somasi dilayangkan, awal bulan Oktober kami bertemu dengan pihak kampus dan beberapa minggu lalu juga sudah ketemu dengan pengacaranya. Namun tidak ada titik temu atas perkara ini,” terang arif.

Mantan sekjend LMND Periode 2015/2017 ini juga mengatakan bahwa dosen harus memiliki penghasilan diatas upah minimum.

“Dalam pasal 51 ayat (1) huruf a, UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen jelas dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak mendapatkan penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,”jelasnya.

Memberikan upah dibawah upah minimum lanjutnya, merupakan kejatahan upah dan ada sanksi pidananya.

“Ketentuan pidananya bisa kita lihat dalam pasal 90 Jo. Pasal 185 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pada intinya pengusaha dilarang membayar upah dibawah UMP. Jika dilanggar bisa dipidanaminimal 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda 100 hingga 400 juta,” tutupnya. (Red)