Kemenaker Terima 311 Aduan Pembayaran THR

PODIUM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan menerima 311 aduan terkait persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Senin (20/5) sampai Jumat(31/5) pukul 11.00 WIB.

Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat (WKWI) dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan FX Watratan mengatakan ada tiga bentuk aduan yang masuk.

Pertama, THR yang belum dibayarkan. Kedua, perusahaan telat membayar THR, dan ketiga jumlah THR yang dibayarkan kurang dari seharusnya.

“Dari 311 tersebut, yang belum dibayarkan ada 240 pengaduan, sudah dibayarkan tapi kurang jumlahnya ada 54, dan terlambat dibayarkan 17,” kata Watratan seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (31/5).

Ia mengatakan satu pengaduan tak selalu berarti satu orang. Beberapa pengaduan justru mewakili rekan kerja lainnya yang juga bekerja di perusahaan yang sama.

Ini artinya, jumlah karyawan yang bermasalah dengan pembayaran THR berpotensi lebih dari jumlah aduan yang masuk. Namun, bisa juga sebaliknya, persoalan THR di bawah dari jumlah pengaduan.

“Ini karena masih kami olah lagi, karena ada satu perusahaan tapi sampai beberapa orang yang mengadu, ini masih diolah terus nanti bisa saja berkurang karena jumlah sebenarnya pas posko THR tutup,” terang dia.

Seperti diketahui, pemerintah membuka posko THR mulai 20 Mei 2019 atau h-15 atau h-16 sebelum Lebaran. Posko ini akan ditutup pada 10 Juni 2019 mendatang.

Dari segi asal tempat bekerja, lanjut Watrawan, kebanyakan yang mengadu adalah karyawan swasta di DKI Jakarta. Selain itu, beberapa pengaduan juga datang dari karyawan yang bekerja di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. (NET)