Komisi I Dorong KPK Usut Skandal Pajak di Lampung

PODIUM, BANDARLAMPUNG, –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dan Pengamat Hukum Akademisi Unila mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut Skandal Pajak di Lampung guna mendalami perkara suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setidaknya ada tiga korporasi yang terlibat yaitu PT PAN Indonesia (Bank Panin), PT Jhonlin Baratama, dan perusahaan asal Lampung, PT. Gunung Madu Plantations (GMP).

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan KPK harus tegak lurus untuk menegakkan hukum dalam perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat didalamnya. “Saya percaya dengan kinerja KPK untuk mengusut hal ini apalagi KPK juga pernah menangani sekelas Menteri,” kata dia diruang komisi I DPRD Lampung, Senin, 22 Maret 2021.

Bahkan menurutnya dalam pengusutan Skandal Pajak ini KPK tidak akan mungkin disuap oleh perusahaan. “Tidak mungkinlah KPK akan disuap kita bisa lihat dari segi integritas nya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada KPK untuk mengecek lagi perusahaan-perusahaan lain. “Saya juga berharap kepada KPK untuk mengecek pajak di perusahaan lain siapa tau ada perusahaan yang sama seperti ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum akademisi Unila mengatakan mengapresiasi kinerja KPK yang menegakkan Skandal Pajak di Lampung. “Kita mengapresiasi kinerja KPK yang Kita mengapresiasi menegakkan pengusutan pajak ini,” kata Budiyono

Selain itu ia meminta kepada KPK untuk transparansi dalam mengungkap pengemplangan pajak yang terjadi di tiga perusahaan tersebut. “Meminta kepada KPK untuk transparansi mengungkap hal ini secara benar, jelas dan mengembangkan pihak pihak mana yang terlibat dalam kasus ini,” tegasnya (*)