Komisi II DPRD Lampung Pastikan Pemprov Tidak Perpanjang Izin PT LIP

PODIUM,  BANDARLAMPUNG, – Polemik PT Lautan Indonesia Persada (LIP) menambang pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Lampung Selatan telah menemui titik terang.

Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memastikan bahwa pemprov Lampung tidak akan memperpanjang izin perusahaan tersebut.

“Kita pastikan pemprov tidak memperpanjang izin dan aktifitas PT LIP disana,”kata Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Selasa (3/3).

Berdasarkan pantauan dan jejaring disana, kata Wahrul, bulan Maret ini sudah tidak ada aktifitas dari PT LIP.

“Sudah tidak ada kegiatan PT LIP lagi disana.  Kita juga akan memantau terus.  Karena bulan Maret ini izin PT LIP sudah habis. Maka harus berhenti demi hukum, kalau masih, maka ada pidana untuk PT LIP,”ungkap mantan Ketua LBH Bandar Lampung tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Lautan Indah Persada (LIP) di perairan Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau (GAK) akan berakhir 26 Maret 2020.

“Tinggal satu bulan lagi sampai tanggal 26 (Maret 2020). Mereka tidak boleh beroperasi sampai izinnya habis,” kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait desakan Aliansi Masyarakat Gunung Rajabasa Lampung Selatan di Pemprov Lampung, Senin (10/2).

Kepada massa Gerakan Masyarakat Peduli GAK, Mantan Sekdaprov Lampung tersebut mengatakan, selesai IUP PT LIP berakhir pada 26 Maret 2020, tidak ada lagi penambangan di perairan tersebut hingga lima tahun ke depan. (Tim)