KPK Instruksikan Pemprov Lampung Narik Pajak Alat Berat, Arinal : Kita Akan Pelajari Untuk Mencari Solusinya

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akan mencari solusi dalam menentukan langkah-langkah untuk menjalankan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait penarikan pajak alat berat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bumi Ruwa Jurai.

“Kita akan pelajari untuk mencari solusinya,”Kata Arinal, di Balai Keratun Pemprov Lampung, Senin (5/8).

Mantan Sekdaprov Lampung itu masih enggan menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkannya.

Tetapi, kata dia, instruksi dari lembaga anti rasuah itu harus terwujud dimasa yang akan datang.

“Saya tidak bisa bicara sekarang. Tetapi apa yang diinstruksikan KPK  harus terwujud dimasa yang akan datang,”singkatnya.

Sebelumnya, KPK RI tidak henti-hentinya kembali mengingatkan dan menginstruksikan untuk mendorong  pemprov Lampung menarik pajak alat berat dan perizinan pulau-pulau kecil di Bumi Ruwa Jurai.

“Hari ini prioritas kita soal tanah, aset dan pendapatan daerah, seperti perizinan pulau-pulau kecil serta pajak alat berat. Ini sudah kita rekomendasikan ke pak Gubernur Lampung,”Kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (5/8).

Ia mengaku selalu mengatakan hal yang sama dibanyak tempat, seperti Banyuwangi, Medan, Bengkulu dan Lampung. Menurutnya, kehadiran lembaga antirasuah ini untuk menjaga orang baik supaya tidak memakai rompi orange.

“Kita khawatir ada orang jahat pengaruhi beliau. Karena kita menjaga orang baik agar selalu tetap baik,”ucapnya. (Tama)