KPK RI Beberkan Hasil Audiensi Bersama Pemprov Lampung Soal Pajak Alat Berat

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mempertanyakan sikap pemerintah provinsi Lampung yang tidak memprioritaskan penarikan pajak alat berat.

“Ada pajak alat berat kok tidak ditagih. Kalau enggak, berarti mungkin anda bagian dari masalah. Kan gitu pola pikirnya,”Kata Ketua Tim Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah III, Dian Patria saat menggelar Media Briefing di Novotel, Rabu (7/8).

Ia merasa bingung dengan jawaban Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat beraudiensi bersama KPK RI beberapa waktu lalu.

Dalam audiensi tersebut, lembaga antirasuah ini meminta mantan Kadishut Lampung itu untuk menagih pajak alat berat.

Akan tetapi,  jawaban dari mantan Sekprov Lampung itu akan berkonsultasi terlebih dahulu bersama Apindo untuk mengambil langkah menarik pajak alat berat.

“Saya jawab pemerintah tidak ada urusan dengan asosiasi. Karena ini menjadi urusan antara pemungut pajak dan wajib pajak. Itu hak pemprov Lampung untuk menagihnya lewat SKPD,”ungkapnya.

Padahal, kata dia, Kejati Lampung mengaku siap membantu pemprov untuk menagihnya dengan membuat surat kuasa khusus.

“Tapi kembali lagi, itu hak kalau tidak mau menagih. Ada defisit tetapi tidak mau dibantu, kenapa ya,”tanya dia.

“Kalian (media) ponten tersendiri. Berarti nanti caranya agak beda, mungkin lewat bisik-bisik teman disebelah di bagian penindakan. Karena disana ada pidana perpajakannya,”ujarnya. (Red)