KPK RI Sebut 3 Permasalahan Krusial Di Lampung, Apa Saja ?

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyebut 3 permasalahan krusial di Lampung. Pertama, Pengadaan Barang dan Jasa (infrastruktur), kedua pajak alat berat dan ketiga pelanggaran pemanfaatan pesisir serta pulau-pulau kecil.

Berdasarkan informasi dari KPK RI yang diterima podiumlampung, beberapa permasalahan PBJ dan LPSE. Pertama, Paket yang dilelang sudah ada yang punya (ijon). Kedua, bagi-bagi paket pekerjaan.

Ketiga, intervensi oleh Dinas atau Pokja. Keempat, sebelum pekerjaan dimulai pihak Dinas PUPR mempengaruhi POKJA & KABAN UKPBJ supaya dibantu. Karena pekerjaan sudah ada yang punya.

Kelima, POKJA dan Dinas PUPR menyusun dokumen pemilihan supaya persyaratan dokumen menjurus ke penyedia yang menjadi ‘pengantinnya’.

Keenam, pada tahap evaluasi Dinas PUPR ikut melakukan evaluasi bersama POKJA.

Jika pengantinnya akan menjadi pemenang, maka pihak PUPR tidak melakukan evaluasi. Namun jika sebaliknya, maka Dinas PU akan melakukan evaluasi dan mencari-cari kesalahan penyedia lain untuk digugurkan sehingga pengantinnya yang lulus.

Ketujuh, Intervensi ke sistem SPSE. Delapan, server tiba-tiba gangguan. Sembilan, sistem SPSE diretas (peretas merubah data di SPSE untuk memenangkan vendor  tertentu. Sepuluh kejadian sejak 2 tahun lalu dan sudah dilaporkan ke LKPP dan Polda.

Selain itu, beberapa permasalahan PBH dan LPSE lanjutan, yakni jika penyedia pengantinnya ada kekurangan dokumen penawaran, maka dimasukkan lagi melalui
orang ke tiga.

Kemudian, penyedia pengantin hanya memberikan dokumen dan user id kepada Dinas PUPR. Semua proses dari mulai RAB, Spek, tenaga teknis dibuat dinas PUPR.

Selanjutnya, jika tender gagal sampai dengan dua kali agar bisa penunjukan langsung.

Sementara itu untuk pemungutan pajak alat berat pada perusahaan perkebunan di Lampung masih terkendala dan belum ada upaya maksimal dari aparatur Pemerintah yang membidangi.

Selain itu, perusahaan dan melalui Apindo menolak pembayaran pajak tersebut dan sistem perpajakan yang realtime dari Wajib Pajak ke Dispenda ataupun BPRD.

Untuk permasalahan pelanggaran pemanfaatan pesisir dan pulau – pulau kecil. Lampung memiliki 132 pulau kecil yang diduga adanya pelanggaran pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau
kecil (izin dan pajak). Kabupaten Pesawaran memiliki 24 pulau dengan luas 1915,44 ha.

Beberapa contoh pelanggaran tersebut, yakni adanya dugaan kegiatan reklamasi pada blok pulau tegal mas.

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PT Tegal Mas telah berkegiatan/usaha sejak tahun
2017 di Pulau Tegal Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

2. PT Tegal Mas belum memiliki izin lokasi dan izin lingkungan dari pemerintah setempat.

3. PT Tegal Mas telah melakukan kegiatan reklamasi.

4. Mengupas bukit yang berada di Pulau Tegal Mas, dan materialnya digunakan untuk penimbunan di wilayah pesisir Pulau Tegal Mas.

Contoh kedua, pelanggaran dugaan Reklamasi pantai Marita :

a. Tidak memiliki izin lokasi reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012).

b. Tidak memiliki izin lokasi sumber material reklamasi.

c. Tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012).

d. Perusakan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove (pasal 69 ayat (1) huruf a, UU 32 Tahun 2009)

e. Menguasai dan memanfaatkan sempadan pantai (Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031. (Red)