Kwarcab Lampura Bantah Hasil Temuan BPK RI

PODIUM, LAMPUNGUTARA, – Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Lampung Utara (Lampura) Sutriwiyono menepis hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Lampung tahun 2018 lalu.

Dalam hasil audit tersebut, ditemukan adanya daftar penerima hibah tahun anggaran 2018 yang belum menyampaikan laporan penggunaannya, salah satunya Kwarcab Gerakan Pramuka Lampung Utara.

Ia mengklaim telah melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana hibah itu.

“Saya, ikut bertanda tangan untuk melaporkan. Karena dalam pelaporan itu ada tanda tangan Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Kamis (2/7).

“Kita juga punya mekanisme sendiri,
karena kita ada auditor internal.Jadi sebelum melaporkan ke Pemda, kita audit dulu baru dilaporkan pada Pemerintah,”ungkap dia.

Pada tahun 2018 lalu, KGP Lampura mendapat dana hibah sebesar Rp 500 juta. Kemudian tahun 2019 kembali mendapatkan dana sebesar Rp 200 juta 200.000.000.

“Ini untuk kegiatan Pramuka. Saya tahu persis, kegiatnya banyak sekali, seperti halnya untuk peserta didik, kegiatannya mulai dari kemah, serta kegiatan keluar daerah,”terang Sekretaris KGP Lampura.

Kegiatan mulai dari jajaran Sekolah, Gudep, Kejuaraan dan Kwarcab. Khusus untuk pertanggung jawaban yang otomatis dikelola di Kwarcab Lampura.

Untuk mekanisme penggunaannya, dari bidang pelaksana kegiatan itu, mereka mengajukan proposal pada kita.

Kemudian ditelaah oleh Sekretaris lalu disarankan pada wakil ketua, seperti contoh bidang sarana maupun prasarana, kita sampaikan pada wakil ketua bidang.

“Dari wakil itu ke ketua. Setelah disetujui, lalu dana turun dan baru dibayar bendahara,”ucap dia.

Berkaitan dengan SPJ sudah dilaporkan baik secara tertulis dan didokumentasikan berupa foto – foto.

“Dokumentasi ini ada juga yang tidak disertai foto, manakala itu kegiatan kesekretariatan otomatis ada disertai dokumentasi. Tapi kalau bentuknya fisik kegiatan atau fisik seperti pembelian jika tidak ada dokumentasi maka ditagih itu sama auditornya,”papar Sutriwiyono.

Resikonya jika kita tidak memenuhi kriteria tadi, maka untuk anggaran berikutnya sudah pasti terhambat.

“Jadi saya tegaskan untuk laporan itu pasti sudah,”klaim dia.

Berkaitan dengan adanya temuan hasil audit BPK yang didalamnya ada daftar penerima hibah tahun anggaran 2018 yang belum menyampaikan laporan penggunaan hibah.

Ia mengaku, Pihaknya tidak ada pemberitahuan.”kalau pun ada pemberitahuan sudah pasti saya komplin saat itu,”tegas Sekretaris KGP Lampura.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2018 dengan Nomor : 29A/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tertanggal 24 Mei 2019.

Ditemukan adanya daftar penerima hibah tahun anggaran 2018 yang belum menyampaikan laporan penggunaan hibah, salah satunya Kwarcab Gerakan Pramuka Lampung Utara.(AGS).