Lewat Musyawarah, Warga Lamsel Bersatu Sepakat Tolak PT LIP

PODIUM, LAMPUNGSELATAN,  – Polemik pencabutan Izin Opersasional PT LIP terhadap penambangan pasir hitam krakatau, Forum Rakyat Lampung Selatan (FORLAS) bersama sejumlah organisasi masyarakat dan LSM gelar Musyarawah bersama.

Musyawarah yang berlangsung di Sekretariat Forlas dijalan Lintas Sumatera Korpri Kalianda ini menindaklanjuti akan digelarnya aksi damai pada tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Gubernur Lampung.

Adapun Elemen yang hadir dalam Musyawarah selain Forlas diantaranya perwakilan GMBI, PETIR, DEWAN ANAK ADAT, HIMALS, LSM GERAM BANTEN INDONESIA, JPKP, ALIANSI MASYARAKAT RAJABASA, LIBAS, KNPI, ISMK dam TAMPIL.

Dalam Musyawarah bersama itu menghasilkan kesepakatan yakni untuk gelar aksi penolakan penolakan beroperasi kembali PT LIP dalam penambangan pasir hitam krakatau diseputaran Gunung Anak Krakatau (GAK) dan Pulau Sebesi.

Kemudian cabut dan jangan pernah mengeluarkan izin atau memberikan peluang terkait penambangan pasir hitam krakatau terhadap Perusahaan apapun yang akan merusak ekosistem laun dengan menyedot pasir hitam Gunung Anak Krakatau (GAK).

“Hasil musyawarah sepakat menolak dan meminta cabut izin operasional PT LIP. Kita harus berdiri tegak di Lampung Selatan dan harus berjuang membela kepentingan masyarakat khususnya Masyarakat Lampung Selatan,” tegas ketua umum Forlas Yandi Efendi, SE kepada media. Senin (27/1/2020).

Hal senada dikatakan Ketua LSM GMBI Heri Prasojo. Dimana kata dia, seluruh elemen yang ada di Lampung Selatan harus bersatu menolak penambangan pasir hitam krakatau yang ada dilaut Kecamatan Rajabasa Lamsel.

“Kita harus sama-sama bergerak dan Bersatu demi Kepentingan masyarakat kita Lampung Selatan,” jelasnya.

Kemudian, Agus perwakilan Dewan Anak Adat Lamsel menegaskan, harus ada kepsatian dalam memperjuangkan hal ini, kalau bukan kita siapa lagi.

“Siapa lagi yang peduli, siapa lagi yang harus memperjuangkan hak masyarakat kita kalau bukan kita semua ini demi kepentingan Masyaralat kita sendiri,” tutupnya.

Untuk diketahui, Rencana Aksi Damai akan dilaksanakan pada Tanggal 10 Pebruari 2020 diKantor Gubernur Lampung, Elemen Ormas dan LSM yang Hadir sepakat membawa Nama Aksi Dengan Nama pergerakan Masyarakat Peduli Gunung Anak Krakatau. (AAN).