Lewat ‘Tax Clearance’ KPK Bakal Persulit Perpanjangan Izin Usaha Penunggak Pajak

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan sistem Tax Clearance untuk setiap pelaku usaha di Bumi Ruwa Jurai.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria mengatakan bahwa langkah itu dianggap ampuh agar para pelaku usaha tertib membayar pajak.

Bentuk Tax Clearance ini, kata dia, akan mengintegrasikan perizinan usaha yang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP).

“PTSP tak akan memberikan layanan jika pelaku usaha punya tunggakan pajak. Dia gak akan bisa mengurusi perpanjangan izin apapun, baik atas nama orangnya maupun atas nama NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pelaku usahanya,” kata Dian, Rabu (16/10).

Lebih lanjut Dian mengatakan, pelaku usaha baru bisa mendapat layanan perizinan katika seluruh tunggakan pajak telah diselesaikan.

“Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) kasih data ke PTSP tentang daftar pelaku usaha pengemplang pajak, kalau dia (pelaku usaha) datang ke PTSP diblok, ini sedang berjalan,” tukasnya. (Red)