LKPJ BPKAD Lampung Selatan Diduga Ada Udang Dibalik Batu

PODIUM, LAMPUNG SELATAN,- Terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kegiatan Belanja Langsung Dan tidak langsung, Baik belanja Barang dan Jasa serta pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas (Randis) Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Tahun anggaran 2019-2020,  diduga ada udang dibalik batu.

Menurut salah satu Praktisi Hukum mengatakan pada pewarta, Senin, tanggal 21 April 2021 Lalu, via WhatsApp,. LKPJ BPKAD yang anggarannya lebih dari lima ratus juta lebih dari itu pada tahun 2019 – 2020, sarat dengan ketidak jelasan.

“Pasalnya dari Kegiatan belanja langsung dan tidak langsung, Baik belanja Barang dan Jasa tersebut mesti di telusuri secara jelas rinciannya, ini sebagai bentuk good government, sebagai terciptanya transfaransi Keuangan Daerah. Apalagi zaman recofusing Covid-19 ini”, Tegasnya.

Adapun rincian LKPJ- BPKAD Lamsel yang di uraikan oleh salah satu Praktisi Hukum tersebut  patut untuk ditelusuri diantara program yang terealiasasi, yang diduga ada udang dibalik batu tersebut berupa.

1- program pelayanan administrasi perkantoran, rapat Koordinasi keluar daerah dan  Perjalan dinas selama 12 bulan (Satu Tahun) yakni pada tahun 2019, nominal sebesar Rp, 368.858.000,- dan di tahun 2020, yang nominal sebesar Rp. 198.327.000,-

2- Program penyediaan jasa komonikasi internet dan media informasi selama 12 bulan, Tahun 2020, sebesar Rp. 438.700.000,-.
-Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK),selama 12 bulan Tahun 2020, sebesar Rp.143.201.000,-, Cetakan dan penggandaan, foto copy dan jilid selama 12 bulan,
Tahun 2020 Sebesar Rp. 133.367.000,-.

3- Program peningkatan sarana prasarana aparat,
Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas (Randis) 5 Unit mobil, 10 Unit Motor.
Tahun 2019, sebesar Rp. 234.742.000,-.
Tahun 2020, sebesar Rp. 295.588.000,-.

4- Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Rancangan peraturan Daerah
(Perda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Buku Rangcangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan buku  perda APBD.
Tahun 2019, Sebesar Rp. 436.601.000,-.
Tahun 2020, sebesar Rp. 638.752.000,-.

“Demi tegaknya Undang undang transfaransi pengelolaan pembelanjaan keuangan Daerah.
Maka kami akan melakukan konfirmasi kepada Pihak pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait Rinciannya”, Ujarnya.

Beberapa kali pewarta mencoba menemui Kepala Dinas BPKAD dikantornya, untuk mempertanyakan kejelasan program tersebut, namun beliau selalu tidak berada dikantornya, bahkan melalui pesan singkat WhatsApp (WA), Selasa Tanggal 27 April 2021 lalu, tidak juga dibuka, sementara dari keterangan Status WAnya bersangkutan selalu aktif beberapa jam yang lalu, hingga berita ini diterbitkan, Selasa (04/04/2021), tidak adanya tanggapan dari pihak terkait. (HSN)