Majelis Penyimbang Adat Bali Lamsel Harap Tidak Lantik Ketua Parisada

PODIUM, LAMPUNG SELATAN, – Penyimbang Adat, Tokoh masyarakat Bali dan Tokoh agama umat Hindu, mosi tidak percaya dengan laporan Ketua Parisada Lampung Selatan tahun 2016 sampai 2021.

Mosi tidak percaya tersebut di karenakan laporan keuangan yang fiktip dan tidak masuk di logika atau akal sehat, karena laporan keuangan tersebut hanya menyampaikan dengan melalui Cerita saja tanpa adanya rincian yang tertulis dan juga tidak melibatkan bendahara serta sekretaris Parisada, lamsel.

Sekitar 60 Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda serta pengurus Parisada desa, se-kabupaten Lampung Selatan, menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan tersebut, akan ketidak transparan dalam laporan keuangan yang disampaikan Ketua Parisada Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Adapun 8 Alasan mosi tidak percaya yang disampaikan oleh para Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda serta pengurus Parisada kepada pewarta, Sabtu (10/07/2021).

1. Selaku ketua Parisada telah melakukan pembohongan publik, di mana beliau telah menyatakan di depan peserta lokakarya, bahwa dirinya tidak menjadi pengurus partai politik, hanya sebagai partisan Parpol.

Dalam hal ini, secara hukum Ketua Parisada adalah sebagai pengurus PAC Partai Golkar Kecamatan Way Panji, namun nyatanya dalam hal ini menurut Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda serta pengurus Parisada, bahwa Ketua Paridasa Lamsel telah melanggar Anggaran Dasar (AD) Bab I pasal 2 yang berbunyi, Parisada adalah Majelis tertinggi Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan dan Independen, Bab VIII pasal 25 ayat 3 yang berbunyi, pengurus parisada dilarang menjadi pengurus partai politik.

2.Laporan keuangan yang disampaikan oleh ketua Parisada Kabupaten Lampung Selatan periode 2010-2015, yang seharusnya ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara, akan tetapi nyatanya, sekretaris Wayan sudiartana selaku sekretaris, dan ketua saja yang menandatangani laporan tersebut tanpa adanya bendahara yang turut menandatangani.

3. Laporan keuangan tidak dilengkapi dengan buku kas penerimaan dan pengeluaran keuangan dan tidak adanya bukti pembayaran yang sah.

4. Dalam pelaksanaan pembangunan tidak melibatkan pengurus dan tidak adanya pembentukan panitia, akan tetapi dilaksanakan langsung oleh ketua parisada sendiri.

5. Pengelolaan keuangan lembaga Parisada tidak transparan dan tidak melibatkan bendahara serta pengurus lainnya.

6. Tanah yang dibeli dengan menggunakan uang kas Parisada Kabupaten Lampung Selatan tidak melalui musyawarah, dan mengatas namakan pribadi Ketua Parisada.

7. Penjualan sapi milik lembaga Parisada tanpa melalui musyawarah pengurus Parisada Kabupaten Lampung Selatan.

8. Ketua Parisada menyampaikan hilangnya 6 ekor sapi di depan peserta Lokasabha, dan tanpa menunjukkan bukti surat berita Kehilangan dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian.

Dengan alasan tersebut di atas, majelis penyimbang Adat Bali Lampung Selatan ( MPAL B) menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Parisada Kabupaten Lampung Selatan terpilih masa bakti 2015-2020, dari mosi tidak percaya tersebut, MPAL B Berharap dan memohon kepada Ketua Parisada Provinsi Lampung untuk tidak melaksanakan pelantikan pengurus Parisada terpilih tersebut.(HSN)