Masyarakat Peduli GAK Ancam Pemprov dan DPRD Lampung Cabut Izin PT LIP

PODIUM, LAMPUNGSELATAN, – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan mengancam akan bertindak anarkis jika pemerintah provinsi dan DPRD Lampung tidak
segera mencabut izin operasional PT Lautam Indah Persada (LIP).

“Kami memberikan batas 10 hari untuk memenuhi tuntutan ini. Bila sampai batas waktu belum dipenuhi, kami akan melapor ke DPR RI dan pemerintah pusat. Jadi jangan salahkan kami jika masyarakat Lamsel bertindak anarkis,”kata Pembina Forlas Lamsel Agus H saat menyampaikan orasi aksi damai di depan kantor Balai Keratun Pemprov Lampung, Senin (10/2).

Pihaknya bersama 13 elemen masyarakat Lampung Selatan yang menggelar aksi ini menyampaikan beberapa tuntutan untuk pemprov dan DPRD Lampung.

1. meminta pemprov Lampung untuk segera menghentikan dan mencabut izin PT LIP yang melakukan eksploitasi penyedotan pasir hitam dikawasan cagar alam GAK.

2.Meminta pemprov Lampung untuk tidak menerbitkan kembali izin baru kepada perusahaan manapun yang berkaitan dengan eksploitasi GAK.

Sementara itu, hal senada disampaikan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Rajabasa Juhairiyansyah yang meminta lembaga terkait untuk mencabut izin operasional PT LIP.

“Kami ini hanya perkumpulan masyarakat Lamsel yang mengeluhkan adanya pertambangan pasir hitam PT LIP. Karena imbasnya besar ke kami. Untuk itu kami masyarakat biasa memohon lembaga terkait untuk mencabut jzin PT LIP,”ucap dia. (TIM)