Nunik, Kemendagri Dan KASN Bahas Mutasi Pejabat Pemprov Lampung

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Pemerintah provinsi Lampung bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menindaklanjuti soal mutasi.

Mutasi ratusan pejabat pemprov Lampung ini dilakukan saat memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ) M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri.

Mutasi jelang akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2014-2019 M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri itu tidak sesuai dengan izin Mendagri Tjahjo Kumolo.

Mendagri lantas menyurati Pemprov Lampung tertanggal 12 Juni 2019, agar menganulir mutasi terhadap 111 pejabat eselon III dan 314 eselon IV.

Surat itu ditindaklanjuti berdasarkan surat keputusan gubernur nomor G/451/VI.04/Hk/2019 tentang pencabutan keputusan gubernur nomor 821.22/513/VI.04/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Adminitrator.

Kemudian Keputusan Gubernur G/452/VI.04/Hk/2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur nomor 821.23/514/VI.04/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pengawas.

Menurut Nunik – sapaan akrab Chusnunia Chalim menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya untuk menindaklanjuti surat Mendagri soal pembatalan mutasi tersebut.

Dia menyebutkan dalam pertemuan tersebut, Tim Kemendagri dan KASN meminta untuk dalam penataan birokrasi agar disesuaikan dengan aturan.

“Itu soal tindak lanjut mutasi yang kemarin. Intinya semuanya diminta disesuaikan dengan aturan,” singkat Nunik.

Meski demikian, dia enggan menjelaskan secara rinci terkait pertemuan tersebut.

Sayangnya, Direktur Fasilitas Kepegawaian Kemendagri Makmur Marbun enggan berkomentar terkait pertemuan itu.

Menurut dia, pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa. “Hanya pertemuan biasa,” sebutnya.

Saat disinggung soal mutasi yang dilakukan jelang AMJ M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri, Makmur Marbun justru bungkam. (Rls)