Pasca Tsunami Kerugian Balai Desa Maja Tidak Pernah Terealisasi

PODIUM, LAMPUNG SELATAN,- Bencana nasional Tsunami yang melanda Lampung-Banten pada tanggal 22 Desember 2018. 2 tahun lalu, akibat dahsyatnya letusan anak gunung Krakatau.

Salah satunya desa maja yang ada di kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan, yang berdampak dahsyahnya hantaman gelombang yang terjadi, dimana salah satu bangunan milik desa setempat yaitu kantor desa yang terkena ganasnya Tsunam 2 tahun lalu.

Kerugian bangunan serta hilangnya beberap peralatan kantor yang terbawa hantaman air laut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara sigap mendata kerugian baik dalam kerusakan pisik bangunan dan kehilangan peralatan kantor desa tersebut.

Saat dikonfirmasi langsung pihak media, Selasa (212/20). Safrian selaku Kepala desa Maja mengatakan, Kerugian atas rusaknya bangunan dan hilangnya peralatan kantor, yang habis hanyut terbawa oleh gelombang Tsunami.

“Saat itu pihak pemerintah kabupaten Lampung Selatan mendata kerusakan pisik bangunan yang berukuran 13×16 Meter dan seluruh peralatan kantor yang hilang hanyut entah kemana terbawa oleh ombak, dari hasil pendataan pemerintah kabupaten Lamsel, kerugian ditaksir mencapai Rp. 406.525.000,-  dengan rincian 1 Unit Bangunan senilai Rp. 350.000.000,-  Sarana dan prasarana 1 paket senilai Rp. 56.525.000,-, namun hingga kini tidak pernah terealisasikan, hanya pendataan saja tapi tidak pernah ada realisasinya”, Ungkap Safrian.

Saat ditemui Safrian pun berharap kepada pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan. “Untuk realisasikan secepatnya karena kondisi pisik bagian atap bangunan kantor desa sudah parah dan tidak layak untuk di sebut balai desa”.

“Sebelum Tsunami menimpa , rencananya perbaikan kantor desa akan dilakukan dengan penganggaran tahun 2019 lalu, namun dampak dari musibah Tsunami dua tahun yang lalu pemerintah daerah kabupaten Lampung menyatakan Zona merah yang tidak bisa dianggarkan”, Ungkapnya.

“Dulu sudah saya lakukan pengajuan untuk pembangunan kantor desa yang  baru dengan ukuran 20×20 meter, di lokasi baru yang telah di tentukan diantara pemukiman baru Huntap dan masyarakat desa, dengan jarak sekitar 300 meter dari bibir pantai”, Jelas Safrian.

Masyarakat desa setempat sering mempertanyakan kondisi bangunan kantor desa .
“Jangankan Untuk perehapan untuk diianggarkan saja tidak diperbolehkan, dan untuk membangun kembali kantor desa di zona merah sudah tidak lagi diperbolehkan”, Tutup Safrian.(HSN)