Pembangunan Aula Utama Perkemahan Pramuka Diduga Syarat Korupsi

PODIUM, BANDAR LAMPUNG – Tak hanya molor, pembangunan aula utama perkemahan pramuka Lampung yang berada di Jati Agung diduga ‘dimaling’ oleh rekanan.

Modusnya dengan mengurangi volume beberapa item dari lantai hingga atap sehingga berpotensi merugikan negara hingga Rp423 juta dari nilai pagu sebesar Rp 3,8 miliar atau 11% dari pagu.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung, pekerjaan pembanguna aula utama perkemahan pramuka yang dilaksanakan oleh PT Mataram Putra Jaya (MPJ) sempat molor dari kontrak awal sehingga dibuatlah adendum jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Tidak hanya itu, gedung dan fasilitas perkemahan yang sempat ditinjau langsung Gubernur Arinal dan wakilnya, Nunik, juga susut secara kualitas hingga 11% dari nilai pagu.

Penyusutan nilai bangunan tersebut terjadi karena rekanan yang diduda secara sengaja mengurangi volume item lantai dan atap kuda-kuda IWF hingga Rp403 juta.

“Tentunya dugaan kemudian muncul terkait unsur memperkaya korporasi atau perorangan dengan merugikan negara sehingga dapat dikategorikan perbuatan korupsi. Hasil audit BPK sudah jelas terdapat kekurangan volume dibeberapa titik, itu sudah jadi temuan awal bagi aparat hukum,” kata Hendriansyah, Direktur Masyarakat Transparansi Lampung (Matala).

Dijelaskan lagi olehnya, ada dugaan unsur kesengajaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang paling bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

“Tentu keduanya memiliki peranan penting dalam kegiatan tersebut, yang pertama PPK. Pejabat ini bertanggung jawab secara kontraktual dalam kegiatan hingga kegiatan tersebut dibuat kontrak baru. Kemudian PPTK yang bertanggung jawab secara fisik dilapangan, terlebih jika kegiatan tersebut sudah di Final Hand Over (FHO) atau diserahterimakan,” kata dia.

“Ya kalau bicara apa kemudian langkah aparat penegak hukum tentunya mereka lebih jeli, atau mungkin mereka juga sudah mengambil langkah atas kejadian ini kan kita tahu itu. Kalau pun ada kegiatan yang berujung berpotensi merugikan negara, sudah tugas aparat penegak hukum itu,” tandasnya. (TIM)