Pembangunan Balai Kampung Wira Agung Sari Diduga Syarat Korupsi

PODIUM, TULANGBAWANG – Pembangunan Balai Kampung Wira Agung Sari, Penawartam, Tulangbawang yang memakai Anggaran Dana Desa (ADD) diduga menjadi ajang syarat korupsi.

Karena pembangunan yang memakai dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini diindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pantauan beberapa awak media dilapangan, pembangunan Balai Kampung yang sedang dalam proses pengerjaan pengecoran ternyata menggunakan besi ukuran 8 inc.

Sementara untuk besi cincinnya menggunakan ukuran 4 inc. Hal serupa juga terjadi untuk pembangunan jalan Onderlagh sepanjang 250 meter dengan nilai anggaran Rp. 118.887.000, yang diduga adanya Mark Up anggaran.

Pengerjaannya juga diduga tidak mengikuti petunjuk teknis, seperti cara pemasangan batu yang seharusnya dipasang berdiri.

Namun fakta dilapangan batu itu dipasang dengan tertidur rata sehingga diduga akan mengurangi volume ketebalan dan tidak dipasangnya batu pengunci ukuran 20 cm baik kiri ataupun kanan badan jalan.

Menanggapi itu, Mulyono selaku Kaur Pembangunan yang juga sebagai Tim pelaksana Kegiatan di Kampung Wira Agung Sari membantah terkait dugaan korupsi dari pembangunan Balai Kampung dan pembangunan jalan Onderlagh tersebut.

“Itu sudah sesuai dengan gambar dan perencanaan.Jika memang cara pemasangan batu Onderlaghnya masih salah jika disuruh dibongkar, nanti akan dibongkar,”ungkapnya kepada awak media, Selasa (6/8).

Sampai dengan berita ini dipublikasikan Kepala Kampung Wira Agung Sari Ridwan belum bisa dikonfirmasi, saat ditemuin dikantor dan dirumahnya tidak ada ditempat. Dihubungi melalui via Handponenya dalam keadaan tidak aktif.

Untuk diketahui, Pemerintah, dengan slogan keadilan yang merata untuk seluruh pelosok negeri melalui APBN telah mengucurkan dana puluhan triliun dari tahun ketahun untuk pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan di seluruh Republik Indonesia.

Dari tahun ketahun terlihat semakin meningkat Dana Desa (DD) yang dialokasikan pemerintah ke setiap Desa guna membangun Jalan-jalan dipedesaan, jembatan, pos yandu, Paud,dan Pembangunan Sarana Prasarana lainnya.

Melihat besarnya dana yang dikucurkan kesetiap Desa untuk pembangunan dan bangkitnya perekonomian masyarakat diharapkan agar Dana Desa (DD) dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Tentunya dibarengi kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, serta pelaporan dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas setiap tahunnya.

Ironisnya dana yang begitu besar terkadang berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, seperti infrastruktur, kantor desa, jembatan, jalan beton yang belum maksimal dari tahun ke tahun. (Sandi)