Pemilik Tegal Mas Disebut Tidak Taat Hukum

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Pemilik wisata Pulau Tegal Mas Thomas Riska dinilai pengamat hukum Unila Yusdianto tidak taat hukum dan tidak tunduk atas rekomendasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, semestinya siapapun pengusaha yang ingin membuat usaha harus menyelesaikan izin-izinnya dahulu.

” Belum ada izin saja, pulau tegal mas sudah berani membuka usaha disana, ini salah. Padahal negara kita ini berlandaskan hukum, jadi harus ikut sesuai aturan,”kata Yusdianto, Kamis (1/8).

Destinasi wisata pulau Tegal Mas yang berada di Kabupaten Pesawaran ini, kata dia, mengalami banyak permasalahan.

Bukan saja soal izin, pulau tersebut juga ternyata dalam sengketa lahan yang digugat oleh pengusaha Babay Chalami beberapa waktu lalu.

“Tetapi disini saya belum mengetahui sudah sampai mana perkembangan sengketa itu, ujarnya.

Oleh karena itu ia meminta Pemprov Lampung wajib mengambil sikap tegas. Bila perlu dihentikan semua aktifitas bisnis disana sebelum dikeluarkannya izin secara keseluruhan.

“Mestinya di stop dulu untuk komersial, jika kepentingan pribadi silahkan. Sehingga jangan ada pemikiran negatif kalau Pemprov sepertinya melindungi pemilik usaha dengan ketidak tegasannya,”ucapnya.

Dia juga mempertanyakan apakah pulau Tegal Mas juga sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UUBG”) .

Disana disebutkan bahwa pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat [4] UUBG).

“Sebuah kewajiban memiliki IMB dari pemilik bangunan gedung (pasal 40 qyat (2) huruf b UUBG),”jelasnya.

Selanjutnya, pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalamPP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”).

Selain itu, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005).

Permohonan IMB harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat [1] PP 36/2005) yakni :

a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;

b. data pemilik bangunan gedung;

c. rencana teknis bangunan gedung; dan

d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Kemudian, lanjut dia, lantas bagaimana jika bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB? Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan bahwa:

Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

“Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah dengan IMB berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian tertentu untuk penduduk asli Jakarta sekalipun,”tegasnya.

“Memang dalam pratiknya, pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan rumah dengan IMB berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan juga penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah,”ujarnya

Oleh karena itu ia menegaskan bahwa wisata pulau Tegal Mas harus benar-benar di proses sesuai aturan. Apalagi dia menyanyangkan sikap Pemprov Lampung membiarkan pemilik Pulau Tegal Mas membangun tempat mendaratnya pesawat dengan melakukan reklamasi pantai.

“Padahal izin lingkungan mengenai reklamasi belum direkomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung,”ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Lampung Fauziah menegaskan bahwa proses perizinan Pulau Tegal Mas masih panjang.

Lambatnya proses perizinan masih panjang lantaran izin lingkungan, lokasi dan wisata. Semuanya belum mendapat rekomendasi dari DPMPTSP Lampung.

Termasuk rekomendasi izin lingkungan seperti reklamasi pantai, izin lokasi seperti pembangunan dan izin wisata dari Kabupaten Pesawaran.

“Kan semua izin tersebut yang merekomendasikan Dinas PMPTSP. Kita yang teken,” tegasnya.

Setelah selesai menurutnya, baru masuk izin lingkungan untuk mendapatkan izin reklamasi, izin dermaga dan sebagainya. Selanjutnya, izin lokasi dan izin wisata.

“Jadi pada intinya masih panjang proses izin wisata Pulau Tegal Mas. Kalaupun mereka tidak menaati aturan tersebut, terpaksa kita tutup usaha mereka,” tandasnya. (Red)