Pemprov Lampung Dan Aparatur Hukum Didesak Telusuri Dugaan Honorer Siluman

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Elemen masyarakat mendesak Inspektorat dan aparatur hukum membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan honorer siluman di lingkungan pemprov Lampung yang syarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Permasalahan ini harus ditelusuri. Karena ini menjadi pertanyaan publik mengingat banyaknya honorer baru dilingkungan pemprov Lampung. Apakah sesuai dengan kebutuhan atau untuk memperkaya diri sendiri,”Kata Ketua Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Provinsi Lampung Fitri Andi, Selasa (11/6).

Berdasarkan data yang di himpun, tenaga honorer baru di RSAM sekitar puluhan orang. Sementara tenaga honorer baru di beberapa dinas sekitar 10 orang.

Oleh karena itu, ia menyayangkan kabijakan pemprov Lampung tersebut. Semestinya dalam menerima tenaga honorer, pemprov Lampung melalui Badan Keuangan bisa memperkirakan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan kebutuhan tenaga honorer serta peraturan yang berlaku.

“Kasian kalau tenaga honorer baru itu bekerja tanpa menerima gaji bulanan ataupun telat dalam menerima hak nya sehingga memunculkan polemik baru,”ucapnya.

Ia berharap, sistim pemerintahan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim nantinya bisa mengungkap permasalahan ini dengan menggandeng aparatur hukum.

“Kalau memang disana ada syarat KKN, mau tidak mau mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar kedepan permasalahan ini tidak terulang lagi,”pungkasnya (NET)