Pemprov Lampung Tergetkan 74 Ribu Perbaikan RTLH Hingga 2024

PODIUM, BANDARLAMPUNG
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan 74.248 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam 5 tahun kedepan.

Dengan begitu, RTLH pada 2024 turun menjadi 0 persen, mengingat 2018 lalu, pemprov Lampung sudah menangani 5 persen atau 19.504 unit rumah dari jumlah keseluruhan mencapai 93.752 unit.

Pj. Sekretarias Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa selain menargetkan penurunan RTLH menjadi 0 persen, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menargetkan penurunan jumlah backlog (angka kebutuhan) rumah yang masih tinggi di Bumi Ruwa Jurai.

Dari data yang diperoleh sampai dengan tahun 2018, jumlah backlog kepemilikan rumah mencapai 247 ribu lebih. Sementara backlog penghunian jumlahnya lebih dari 181ribu.

Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah merupakan dua daerah dengan jumlah backlog tertinggi. Artinya, masih banyak orang yang belum memiliki rumah.

“Untuk itu kami mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk bersinergi bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung mengatasi masalah backlog ini,”kata Fahrizal saat membuka Rapat Koordinasi Sinergitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kamis (11/7) di Hotel Sheraton Bandarlampung.

“Karena keberhasilan pembangunan menuju Lampung Berjaya diawali dari tingkat rumah , disinilah orang menjadi sehat, produktif pintar. Bagaimana mau pintar jika ia tinggal di kolong jembatan atau rumahnya tidak sehat,” ungkapnya.

Dalam rangka terwujudnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, sehat, nyaman, dan terjangkau, dalam 5 tahun kedepan Pemprov Lampung juga menargetkan agar akses layanan air minum ditingkatkan menjadi 88 persen naik 15 persen (dari 71 persen di tahun 2018).

Kemudian akses layanan sanitasi layak juga ditingkatkan menjadi 85 persen (dari 64 persen). Selain itu, Pemprov Lampung juga menargetkan akan menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan menjadi 0,20 atau seluas 844,18 hektare.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Lampung Tyas Nuziar melalui Kasubbag Perencanaan PKP Erwin, mengungkapkan salah satu tujuan terselenggaranya rakor ini adalah terciptanya sinergitas pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk menyepakati pencapaian target pembangunan infrastruktur perumahan di Lampung.

“Hari ini kita akan kolaborasi, sehingga target-target tersebut dapat diselesaikan bersama-sama, dari pemenuhan rumah layak huni hingga sarana dan prasarananya seperti air minumnya dan akses sanitasinya kita penuhi bersama-sama,” jelas Erwin.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Maria Doeni Isa. (HP)