Pilkada Kota Bandar Lampung, Humanika : Walikota Harus Netral Untuk Semua Calonkada

PODIUM, BANDARLAMPUNG, –
Humanika Lampung saat ini sedang konsolidasi internal untuk persiapan pelantikan. Meskipun disibukkan dengan kerja-kerja organisasi, Abdhy Tangguh Wybawa, SH selaku Sekretaris Jendral Humanika Lampung terpilih, masih sempat untuk mengkoreksi proses demokrasi yang ada di Bumi Ruwa Jurai

Terkait adanya dugaan penghadangan sosialisasi Bakal Calon Walikota karena dianggap Peraturan Walikota (Perwali) Bandarlampung Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Covid-19 Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandarlampung oleh aparatur Pemkot Bandar Lampung turut disikapi oleh Humanika.

“Melihat perpolitikan di Bandar Lampung ini, saya menduga ada perlakuan spesial ketika Eva Dwiana dan Dedi Amrullah sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota malah mendapat kemudahan. Jadi tidak salah, ketika saya berasumsi  ada ketidakadilan, patut diduga kebijakan dari Walikota Bandar Lampung ini malah menguntungkan salah satu calon tertentu,”kata Abdhy, Jumat (28/8).

“Jangan sampai malah peraturan ini malah tegas ke Lawan tapi lemah terhadap Istri Pak Wali” sindir Abdhy.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Untuk itu prinsip netralitas dan persamaan didalam hukum, konstestasi Pilkada di kota Bandarlampung menjadi kewajiban bagi walikota Bandar Lampung sebagaimana ketentuan Undang-undang untuk tidak menguntungkan pasangan calon tertentu meskipun Calon Walikota itu adalah Istri dari walikota Bandar Lampung,”tegas Abhdy.

Sementara Kordinator Presidum Humanika Lampung Rudi Antoni menyampaikan bahwa proses konstetasi ini merupakan bagian dari ketetapan oleh Allah SWT terhadap makhluk ciptaannya.

Oleh karena itu, ia meyakini bahwa setiap calonkada yang ikut meramaikan ajang pesta demokrasi ini sudah memiliki garis untuk menjadi pemimpin.

“Yakinlah bahwa semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika memang sudah ketetapannya, maka dia pasti akan terpilih oleh rakyat,”tegas dia.

“Demikian juga sebaliknya dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang diberikan kepada salah satu calon jikalau sudah menjadi ketetapan Allah SWT tidak akan terpilih. Maka pasti dia tidak akan terpilih, jadi berlaku adil lah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”pungkas dia. (Rls)