PPRL Nilai Bupati Lamteng Gagal Wujudkan Program Nasional Redistribusi Tanah Untuk Rakyat

PODIUM, LAMPUNGTENGAH, – Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dinilai Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) telah gagal dalam melaksanakan program nasional Reforma Agraria.

Hal ini disampaikan oleh Adi Wijaya Koordinator Lapangan dalam saat menggelar aksi, Kamis (23/7).

Alasannya, orang nomor satu di Lampung Tengah ini terkesan tidak mampu dalam mewujudkan program redistribusi tanah untuk rakyat yang merupakan salah satu program unggulan tertuang dalam
nawacita kabinet kerja Presiden RI Joko Widodo dalam bidang reforma agraria.

Padahal, hal ini diatur dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Sumber lahan tersebut berasal dari kawasan hutan dan luar kawasan hutan (perkebunan).

Provinsi Lampung, kata dia, terdapat kurang lebih 4.670.141 bidang tanah, yang sudah terdaftar sejumlah 2.110.794 bidang atau sekitar 45,2 persen dan belum terdaftar sejumlah 2.559.347 bidang 54,8 persen.

Sedangkan untuk wilayah kabupaten Lampung Tengah sendiri khususnya Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar surabaya dalam perjalanannya program redistribusi tanah untuk rakyat, Ia menilai sudah melenceng jauh dari semangat nawacita, bahkan syarat dengan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pejabat publik.

“Perlu diketahui bahwa dengan ditetapkannya keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 agustus 2000 maka di provinsi lampung terdampat tambahan Tanah Negara Kawasan Budidaya seluas 145.125 Hektar yang semula berstatus sebagai kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan HPK yang salah satunya ialah Kawasan Hutan Way Rumbia Register 8 Seluas 26.665,88 hektar,”jelas dia.

“Berdasarkan Pasal 4 point e Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 145.125 Hektar menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah. Yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Provinsi Lampung,”tegas dia.

Demi kelancaran pelaksanaan Konversi Ex Kawasan hutan produksi (ex Register 8 Way Rumbia) terdapat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 86/KPTS/03/2008 tentang

Tim Pelaksana Konversi Ex Kawasan Hutan Produksi (ex Register 8 Way Rumbia) di Kecamatan Putra Rumbia, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang telah memutuskan bahwa pelaksanaan sertifikasi pemberian hak atas tanah Ex. Kawasan hutan produksi (ex Register 8 Way Rumbia) dengan beberapa rincian biaya.

a. Sertifikat massal Swadaya (SMS) sesuai dengan daftar gradasi sebagaimana tertera dalam lampiran (sesuai dengan surat kanwil BPN Provinsi Lampung Tengah Tanggal 30 Agustus 2007 Nomor 500-3978).

b. Alih Fungsi lahan (sesuai degan lampiran peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2001 sebagaimana tertera dalam lampiran).

c. Biaya operasional Kampung Rp 65.000,-/ Ha.

d. Dana pemberdayaan masyarakat adat kampung Bumi Nabung Ilir Kec. Bumi Nabung dan Masyarakat adat kampung surabaya ilir Kec. Bandar Surabaya Rp 300.000,- / Ha.

“Namun dalam perjalanannya pada tahun 2018 melalui Perangkat Kampung Cempaka Putih (Pada Saat itu) dan Kelompok Masyarakat terdapat pungutan terhadap masyarakat yang menabrak/ tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 86/KPTS/03/2008. Besaran konpensasi yang diminta terhadap masyarakat rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- dengan rincian Pembuatan Sertifikat Rp 400.000,- untuk biaya kepengurusan pembuatan sertifikat senilai Rp 100.000,- dan konpensasi terhadap masyarakat adat sebesar Rp 2.500.000,” jelas dia.

Hal ini membuat masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya biaya tambahan tersebut enggan membayar kembali karena memang tidak sesuai dengan kesepakatan dan peraturan pelaksanan.

Hingga kini masyarakat tidak menerima sertifikat tanahnya karena dianggap belum melunasi biaya pengurusan, bahkan proses pungutan terhadap masyarakat ini di warnai juga dengan pemaksaan dan ancaman kekerasan oleh perangkat kampung cempaka putih pada saat itu.

Dengan ditahannya sertifikat hak milik warga cempaka putih dan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pohalnya menyatakan bahwa Bupati Lampung Tengah telah gagal melaksanakan program nasional Reforma Agraria.

“Kami mendesak Bupati Lampung Tengah untuk segera membagikan sertifikat tanah warga Cempaka Putih Program Redistribusi Tanah 2018/2019, serta tangkap dan adili pelaku pungli program redistribusi tanah tahun 2018/2019 di seluruh tingkatan,”tegas dia. (Red)