Revisi UU Pemilu Dihentikan, Mareti Waruwu : DPR Kelihatan Kreatif dan Inovatif

PODIUM, JAKARTA, –Direktur Eksekutif LKBH PERMAHI, Mareti Waruwu, mengaku akan mengajak masyarakat luas untuk memberikan apresiasi kepada DPR apabila revisi UU Pemilu dihentikan. Hal itu menurutnya tidak baik jika isu revisi UU Pemilu dijadikan konsumsi publik oleh DPR di tengah perjuangan rakyat melawan kesusahan ekonomi akibat bencana alam dan non alam Covid-19.

“Sebagai rakyat, merasa tidak baik jika yang dipertontonkan kepada publik di DPR adalah hal-hal yang selalu berbau kekuasaan. Revisi UU Pemilu ini sudah sangat jelas soal kekuasaan dan bagaimana cara memperolehnya. Padahal saat ini realitanya rakyat sedang berjibaku dengan bencana alam dan non alam”. Ujar Direktur Eksekutif LKBH PERMAHI Mareti Waruwu dalam sebuah diskusi online.

Salah satu poin penting digulirkannya revisi UU Pemilu di DPR adalah persoalan Pilkada yang akan dilangsungkan pada tahun 2024 yang sekaligus berbarengan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2022 dan 2023 akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas kepala daerah hingga 2024.

“Bahwa tahun depan (2022 dan 2023) akan ada kekosongan jabatan politik di beberapa daerah itu adalah fakta dan konsekuensi logis berlakunya undang-undang dalam bingkai negara hukum. Jadi sebagai warga negara yang baik harus menghargai dan menghormati, tunduk dan taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan”. Tegas pria yang akrab dipanggil Mareti.

Pihaknya mengaku kecewa kepada anggota DPR dan partai politik yang memberi kesan merobek-robek substansi undang-undang melalui Revisi UU Pemilu demi ambisi kekuasaan politik dan menjaga popularitas. Memang hingga saat ini terdapat sejumlah partai politik yang tetap bertahan untuk menyuarakan Revisi UU Pemilu di DPR yaitu Partai Demokrat dan PKS.

“Secara pribadi kecewa dengan anggota DPR dan Parpolnya. Revisi UU Pemilu harus dilihat secara objektif. Urgensinya apa untuk rakyat. Pemilu inikan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lantas, jika hal itu dipaksakan jelas merusak citra negara hukum kita, apalagi kalau sampai memberi kesan merobek-robek substansi undang-undang, mengutamakan kepentingan kekuasaan politik ketimbang menghormati, taat dan patuh pada hukum. Harusnya yang diperjuangkan itu bagaimana rakyat yang diwakilinya menghadapi hajat Pemilu 2024”. Papar alumni Magister Hukum Universitas Pamulang ini.

Sebelumnya terdapat beberapa anggota DPR dan partai politik yang menggunakan isu beberapa petugas Pemilu 2019 meninggal dunia sebagai dorongan politik revisi UU Pemilu. Namun kabarnya, hampir seluruh partai politik koalisi di DPR mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan.

“Isu apapun boleh saja, tapi lemahnya kita berpolitik seperti itu. Susah move on dari masa lalu. Justru andai kata itu dihentikan, DPR kelihatan kreatif dan inovatif,” tandas Mareti. (Rls)