Rosim Nyerupa Sebut Tiga Point Dugaan Kejahatan PT SGC

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Serikat mahasiswa dan pemuda Lampung (Simpul) menyebut dugaan tiga point “kejahatan” koorporasi PT Sugar Grup Company (SGC).

Hal ini disampaikan ketua Simpul, Rosim Nyerupa, Kamis (12/9). Rosim menyampaikan point kejahatan pertama, adanya dugaan selisih luas lahan yang mencapai 34.367 hektar.

Berdasarkan data lain luas lahan PT SGC di wilayah Tulang Bawang sebesar 80.645 hektar menjadi 124.092 hektar.

Poin kedua, kata dia, adanya polusi yang ditimbulkan pembakaran lahan tebu PT SGC. Poin ketiga melakukan investasi terhadap politik lokal di Lampung.

Secara faktual, kata dia, PT SGC juga menggunakan politik uang dan menjadi pemodal kandidat Pemilukada. Fakta tersebut di perkuat dengan dibentuknya pansus money politics DPRD Lampung.

“Kami dari Simpul, ingin menyampaikan beberapa kejahatan koorporasi di Lampung, bahkan Gubernur Lampung saat ini juga produk SGC. Disini (depan DPRD Lampung) kami ingin sampaikan dukungan kepada KPK,”kata Rosim saat di ruang ketua DPRD provinsi Lampung, Kamis (12/9).

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Mingrum Gumay, didampingi Anggota DPRD Raden Ismail (Demokrat), Fauzan Sibron (Nasdem), Ikhwan Fadil Ibrahim (Gerindra), mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa yang datang hari ini.

“Pada prinsipnya apa yang jadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa akan kami tampung dan dipelajari lebih lanjut baik tentang HGU PT SGC, soal lingkungan hidupnya, pajak air tanah dan alat berat. Nanti akan kita dengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi terkait itu,” ungkapnya usai menemui pendemo.

Dia meneruskan, Perlu diketahui DPRD baru dilantik pada tanggal dua September lalu, saat ini dalam usulan fraksi, komisi, dan pimpinan.

“Ini boleh jadi komisi gabungan, usai pengesahan usulan fraksi-fraksi dan AKD. Insya Allah minggu depan usulan Fraksi-Fraksi dan komisi ini segera disahkan, begitu juga dengan alat kelengkapan dewan, dan unsur pimpinan DPRD nya,” katanya.

Dewan pun mempersilahkan pendemo untuk tetap berkordinasi, dewan pun akan mengkaji dan memanggil semua pihak yang terlibat didalamnya.

Sebelumnya, Ketua Serikat Mahasiswa Dan Pemuda Lampung (SIMPUL) Rosim Nyerupa mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalan menertibkan perizinan perusahaan di Bumi Ruwa Jurai.

Salah satu perusahaan yang menjadi bidikan lembaga anti rasuah ini, PT Sugar Grup Company (SGC).

Sejumlah perizinan PT Sugar Group Companies (SGC) seperti perkebunan, Pajak alat berat bahkan Pajak Air Tanah (SIPA) menjadi atensi khusus lembaga anti rusuah itu di Lampung.

Besaran pajak air tanah yang disumbangkan tidak sepadan dengan jumlah yang mendapatkan izin. Oleh karena itu, KPK ingin besaran jumlah titik air tanah yang ada di PT Sugar Group Companies.

Sebab, ia menduga pajak air tanah yang dibayar anak perusahaan SGC sekitar Rp8 juta-Rp17 juta per bulan.

Sampai dengan hari ini, Setidaknya langkah konkret yang dilakukan KPK adalah membentuk tim untuk menangani persoalan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA).

Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antara tim Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III dengan Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pun angkat bicara. Dirinya mengatakan jika ditemukan ada pelanggaran, Maka harus ditutup.

Sebab semua regulasi diupayakan harus diikuti oleh pihak koorporasi. Apapun investasinya harus sesuai koridor hukum dan memenuhi syarat agar tidak merusak lingkungan.

Bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat Lampung mengenai permasalahan yang ada di PT Sugar Group Companies. Perusahaan yang memproduksi gula itu tidak hanya ber-ulah dengan negara saja, Tetapi juga ber-ulah dengan masyarakat adat Lampung mengenai sengketa lahan.

Ketidakjelasan luas lahan yang digarap oleh PT SGC itu menjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian negara.

Karena indikasi terjadinya ketidakjelasan itu berimbas terhadap besaran PPN, PPh, PBB, BPHTB, Retribusi Gula, Retribusi Air Tanah dan Retribusi Alat Berat. Itu semua dapat dikatakan mengarah kepada kejahatan Korporasi.

Meski demikian, Sangat disayangkan juga lembaga sekelas KPK hanya mengurusi persoalan pajak air tanah saja. Seharusnya KPK membuka mata terhadap permasalahan lahan perkebunan milik PT SGC yang dapat dikroscek oleh mereka secara langsung.

Disamping itu, Adanya Intervensi PT Sugar Group Companies terhadap politik lokal di Lampung dalam bentuk politik uang juga menjadi faktor alasan pentingnya KPK menyikapi ini.

Sebab, Hal ini akan merusak demokrasi ditanah air yang dapat merugikan masyarakat dan tumbuhnya demokratisasi yang baik di tanah Lampung.

Selain berdampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, PT SGC juga berdampak terhadap dinamika politik di Lampung.

Sebagai korporasi penyokong dana kampanye kandidat melalui politik uang jelas merusak demokrasi ditanah air yang merugikan masyarakat dan menghambat tumbuhnya demokratisasi yang baik di bumi Lampung.

Keterlibatan PT SGC dalam kontestasi politik memiliki misi tersebung yang tak lepas dari keberlangsungan hidup perusahaan itu.

Ia mengaku bahwa pihaknya bukan anti koorporasi. Tetapi korporasi harus sadar diri dengan menunaikan hak dan kewajiban sesuai peraturan.

Turut andil dalam kompetisi politik silahkan, Tetapi dalam tataran demokrasi bukan pada pemenangan kandidat.

Hadirnya korporasi diharapkan mampu turut membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat bukan merugikan masyarakat. (Red)