SK Tim Hukum Tersandera SP3

PODIUM, BANDARLAMPUNG
Pembentukan tim hukum oleh Gubernur Lampung Arinal terus menuai polemik.

Sebab dengan adanya beberapa anggota yang notabene sebagai tim sukses Arinal-Nunik di Pilgub lalu serta rekomendasi dari mantan LO yakni Yuhadi semakin menguatkan asumsi publik jika hal itu cenderung sebagai politik balas budi.

Sementara narasi yang coba di bangun oleh Pemprov dengan pembentukan tim hukum itu sebagai bukti jika Arinal taat hukum justru sangat kontradiktif dengan belum adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Hal ini terkait kasus dugaan penyalahgunaan jabatan yang masih dalam proses penyidikan dan terindikasi melibatkan Arinal Djunaidi saat menjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov).

“Seharusnya kita prihatin dengan kondisi ini,sangat kami herankan mengapa tim hukumjustru atas rekomendasi ketua Partai yang menjadi LO jadi jangan salahkan publik jika menduga pembentukan itu lebih kental dengan balas budi juga mencoba merangkul akademisi yang kerap mengkritisi kebijakan Gubernur,”tegas Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi (Matala( Lampung) Hendri Ardiansyah, Rabu (11/9).

Jika mencoba membangun citra Gubernur taat hukum sambung Hendri, seharusnya kasus dugaan penyalahgunaan jabatan yang belum dihentikan oleh Kejati dan diduga kuatmelibatkan Arinal langsung disikapi agar kepala daerah tidak lagi menyandang label sebagai pemimpin tidak taat hukum.

“Datangi Kejati coba kooperatif dan jelaskan jika memang kasus itu tidak melibatakan dirinya semasa menjabat Sekdaprov.Jangan hanya bisa membangun narasi gubernur taat hukum tapi masih tersandung persoalan hukum,”katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pembentukan tim hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sarat muatan politis karena 10 nama yang diajukan justru melalui Liaison Officer (LO) Arinal-Nunik Pada Pemilihan Gubernur Lalu Yuhadi.

Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung itu menurut Kepala Biro (Karo) Hukum Pemprov, Zulfikar yang menyerahkan kepadanya 10 nama anggota Tim Hukum.

“Yang menyerahkan 10 nama itu kepada saya, Yuhadi Ketua Golkar Bandar Lampung dan nama-nama itu yang nantinya akan membantu Gubernur dalam kajian hukum,”ungkap Zulfikar kepada awak media, Selasa (10/9).

Saat disinggung pembentukan tim hukum sebagai politik balas budi, Zulfikar membantah karena tugas para ahli di bidang itu itu murni memberi masukan atau pandangan hukum dan persoalan-persoalan lain kepada Gubernur Arinal.

“ Meski bekerja secara insidentil namun tim hukum itu tidak ada nuansa politis karena mereka bekerja memberi masukan dan pandangan hukum kepada kepala daerah,”tandasnya.

Diketahui dari 10 nama yang ajukan Yuhadi kepada Biro Hukum Pemprov, dua nama merupakan Politisi Partai Golkar yang sejaligus sebagai tim sukses Arinal-Nunik pada Pilgub lalu yakni Abi Hasan Muan dan Ginda Ansori.

Sebanyak 10 anggota tim hukum yang dimaksud  adalah Bambang Hartono,  Budiono, Rudi, Abi Hasan Muan, Ansori, Ahmad Saleh, Satria Prayoga, Yusdianto, Rifandi Ritonga, dan Zainudin Hasan. (Red)