Soal Dugaan Bagi-Bagi Proyek Dinas PUPR Lampung, Ini Kata KPK RI

PODIUM, BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai membidik Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) provinsi Lampung terkait dugaan jual beli proyek.

Tim Satgas Korsupgah KPK Korwil 3 Uding Juharudin mengatakan bahwa
Pihaknya terus melakukan monitoring agar dilakukan perbaikan sistem dan tatakelola secara komprehensif melalui program MCP.

“Dugaan adanya praktik-praktik tersebut sangat kuat. Ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK dan juga dari pengamatan kami. Tetapi untuk lebih spesifiknya kami lakukan pengumpulan keterangan dan bukti yang memadai,”ucapnya, Jumat (9/8).

Pelaporan pengaduan masyarakat dibuka dengan sangat luas, baik melalui surat, email, telepon, sms, wa dan sebagainya.

“Kami ada unit atau Direktorat yang mengelola dan menanganinya, yakni Dit. Pengaduan Masyarakat. Terkait hal tersebut dugaan kami banyak laporan yang masuk. Namun lebih detail lagi progressmya bagaimana kami tidak tahu, karena rahasia,”jelasnya.

“Info-info secara lisan terkait dugaan penyimpangan PBJ banyak juga disampaikan kepada kami,”tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya akan lebih menekankan pendekatan pencegahan, melalui perbaikan sistem dan tatakelola.

“Sebagai TL antara lain tanggal 17 Mei telah kami kumpulkan Dinas PU, UKPBJ, dan LPSE Pemda se-Lampung di Kota Bandar Lampung. Intinya kami mengingatkan dan menegaskan, kalau tidak pendekatan pencegahan tidak juga d├Čindahkan, bisa saja pendekatan lain,”ucapnya. (Red)