Soal Kasus Mangkrak, Begini Pesan Ketua DPRD Lampung Untuk KPK Periode 2019-2023

PODIUM, BANDARLAMPUNG – DPRD provinsi Lampung berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2019 – 2023 agar mendorong aparatur hukum untuk menuntaskan persoalan yang mangkrak di beberapa daerah se-Bumi Ruwa Jurai.

“KPK mendorong pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk bekerjasama secara pro aktif mendorong beberapa kasus yang mangkrak agar ada kepastian hukum,”kata Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Kamis (12/12).

“Jangan pula ada orang yang disangkakan untuk itu, tetapi tidak ada tindaklanjut dan kepastian hukumnya. Karena itu yang paling penting,”ungkap dia.

Lembaga antirasuah ini tidak boleh bekerja sendiri. Alasannya KPK dibentuk untuk memperkuat lembaga penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan yang nanti hilirnya ke pengadilan.

Karena tolak ukur keberhasilan KPK, kata dia, dapat dilihat melalui menurunnya angka tindak pidana korupsi.

“Kita lihat keberhasilan KPK itu apabila tindak pidana korupsi menurun, bukan seberapa banyak orang yang ditangkapi,”ungkap dia.

Ia berharap, KPK bisa menurunkan angka tindak kejahatan korupsi melalui sistim dan mekanisme yang telah dibangun.

“Dari sistim penganggaran, pelaksanaan program pemerintah dari segala aspek. Itu yang paling penting,”harap dia. (Red)