Soal PT LIP, Alzier Minta Pemprov Lampung Konsisten Terapkan Aturan

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Belum adanya titik terang soal rekomendasi komisi II DPRD Lampung ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mencabut izin operasional pasir hitam PT Lautan Indonedia Persada (LIP) membuat masyarakat Lampung ikut bicara.

Kali ini datang dari salah satu tokoh masyarakat Lampung M. Alzier Dianis Thabranie. Ia mendesak sekaligus meminta ketegasan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan DPRD untuk mencabut izin operasional perusahaan tersebut.

“Kalau sudah menyalahi prosedur aturan seperti Undang-Undang atau Perda, maka Pemda dalam hal ini Gubernur Lampung serta lembaga lainnya bisa bersikap tegas untuk mencabut izin PT LIP,”kata Alzier, Rabu (22/1).

Untuk diketahui, sebelumnya DPR RI juga sempat meminta  PT Lautan Indonesia Persada (LIP) untuk tidak lagi melakukan aktifitas usahanya disekitar gunung Krakatau.

“Saya sudah meminta Komisi IV untuk menyetop (menghentikan) pengerukan pasir GAK,” kata ketua DPR RI, Puan Maharani disela-sela berkunjung ke Lampung, Selasa(26/11)

Bahkan, Putri Presiden ke 5 Republik Indonesia ini juga meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi, saat dihentikannya aktivitas tambang PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

“Pak Gubernur juga kami minta untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi, karena pastinya nanti akan berdampak,”katanya.

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan surat rekomendasi pencabutan IUP PT LIP yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay telah dikirim ke pemprov Lampung pada16 Januari 2020.

Meski dalam surat rekomendasi itu tidak dicantumkan limit waktu bagi Pemprov mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik PT LIP. Tetapi, kata dia pihaknya memberi tenggat waktu hingga Maret mendatang.

“Kalau bisa secepatnya sebelum Maret 2020,” ujarnya.

Alasan diterbitkan rekomendasi pencabutan IUP PT LIP karena bertentangan dengan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2018. Dimana tidak diperbolehkan ada aktifitas penambangan dalam kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK).

Perda tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

“Secara detail pada Perda tersebut menyebutkan bahwa wilayah perairan laut Rajabasa, Lampung Selatan di sekitar cagar alam laut Gunung Anak Krakatau (GAK) dan Sebesi tidak boleh dilakukan aktifitas tambang pasir laut,” pungkasnya.(Red)