SPRI Bakal Laporkan Dinas PUPR Lamtim Ke KPK

PODIUM, LAMPUNGTIMUR – Sejumlah rekanan meradang lantaran belum adanya kejelasan pembayaran pengadaan barang dan jasa dinas di dinas PUPR kabupaten Lampung Timur.

Sementara rekanan sudah melaksanakan kewajiban sudah sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) ataupun kontrak.

Bahkan jelas salah satu rekanan berinisial JA mengatakan bahwa pekerjaan fisik yang telah dikerjakan sesuai dengan kontrak(SPK).

“Saya selaku pihak rekanan sudah selesaikan pekerjaan fisik itu jauh sebelum masa kontrak habis tanggal 8 Mei – 8 Agustus 2019. Bahkan sampai masuk ke tahapan finale hand over(FHO),”kata dia, Kamis (15/8).

Akan tetapi kewajiban dinas PUPR selaku pihak pengadaan barang dan jasa, belum juga memberi hak ke rekanan untuk menyelesaikan pembayaran.

“Ssampai masa kontrak habis, bahkan surat penyediaan dana(SPD) belum juga turun sampai hari ini,” pungkasnya

Di lain pihak ketua DPC SPRI Lampung Timur Herliza Antomi di kantor SPRI akan menyampaikan persoalan ini ke KPK RI.

Alasannya, belum adanya tanggapan atas surat klarifikasi yang sudah di layangkan ke Dinas PUPR kabupaten Lampung Timur pada 13 Agustus lalu. (Yudi)