Tiga LSM Gelar Aksi Demo Soal Alsintan Di Kejari Lampung Timur

PODIUM, LAMPUNGTIMUR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukada diminta melakukan supervisi dan pengawasan secara transparan serta tepat sasaran atas dugaan pelanggaran hukum pengadaan pendistribusian alat dan mesin pertanian (Alsintan) senilai Rp30 Miliar lebih di Dinas Pertanian
Bumei Tuwah Bepadan tersebut.

Hal ini disampaikan disampaikan dalam orasi saat ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK), TOPAN-RI dan JPKP Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) sambangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana, Kamis (1/8/2019)

Ketua Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara-RI (TOPAN-RI) Albasid menyampaikan bahwa Lamtim merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian.

Sebagai daerah penopang lumbung pangan nasional sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo membahas program swasembada pangan yang diusulkan dalam Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K) untuk mendukung sektor pertanian yang merupakan sumber diperhitungkan dominan masyarakat setempat.

Selain itu, Kabupaten Lampung Timur memiliki peranan strategi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing kualitas, kuantitas, harga bersaing yang memadai.

Mengingat pentingnya sektor pertanian ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamtim melalui Dinas Pertanian mengalokasikan anggaran Rp30 Miliar lebih, untuk belanja hibah Alsintan tahun 2019.

Bagian dari semangat Pemkab Lamtim untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dalam bentuk Alsintan kami apresiasi dan dukung sepenuhnya.

“Tapi dalam realisasinya harus transparan dan proporsional bukan berdasarkan kepentingan kelompok maupun golongan, menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi, mengawal dan memastikan proses pendistribusian,”jelasnya.

“Kami dari TOPAN- RI, ormas JPKP, Organisasi Non-Pemerintah Jaringan Pemberantasan Korupsi (LSM JPK) demi transparansi dan keadilan di Lampung meminta secara tegas Kejari Sukadana segera melakukan supervisi dan pengawasan, mengawal dan memastikan proses pendistribusian Alsintan agar transparan dan tepat sasaran (Proporsional),” tegas Albasid.

Kehadiran gabungan tiga LSM tersebut langsung ditanggapi oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Rafli Fasra pihak nya mengatakan rasa terimakasih dan apreasiasi kepada lembaga Jaringan Pemberantasan Korupsi.

“Kami ucapakan terimakasih atas kehadiran saudara -saudara semua terkait hal ini akan kami pelajari dan menindak lanjutinya,” pungkasnya (Red)