Tolak UU Cipta Kerja, FSBKU-KSN : Bubarkan Saja DPR Kalau Tidak Pro Rakyat

PODIUM, BANDARLAMPUNG, – Pengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (5/10) kemarin mendapat kritikan pedas dari berbagai pihak.

Misalnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menyerukan mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat di senayan tersebut.

Kali ini kritikan pedas itu datang dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama – Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) Yohannes Joko Purwanto menyerukan pembubaran DPR RI.

Karena, Joko menilai sudah tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta merealisasikan kepentingan rakyat di daerah.

“Bubarkan saja DPR jika sudah tidak berpihak ke rakyat. Untuk apa kita memiliki wakil rakyat, tapi tidak pro terhadap masyarakat,”sindir Joko, Rabu (7/10).

“Cukup diwakili DPD saja. Karena tanpa DPR, NKRI tidak akan bubar,” tegas Joko.

Menurut Joko pihaknya bakal terus berjuang sampai adanya pembatalan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut.

“Kami akan terus berjuang. Karena saya menilai UU yang telah disahkan itu tidak berpihak ke rakyat,”ungkap dia.

Sebelumnya, Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di pemprov Lampung, Rabu (7/10).

Aksi lempar batu sempat mewarnai demonstrasi pelajar, mahasiswa, dan pekerja.
sejumlah pelajar ikut yang berdemonstrasi di Lapangan Korpri melemparkan batu ke arah petugas keamanan karena tidak bisa masuk ke halaman kantor DPRD Lampung yang dipasangi barikade berupa kawat berduri.

Aparat Polresta Bandar Lampung dan mahasiswa peserta aksi berusaha menenangkan pelajar yang ikut berdemonstrasi agar tidak melakukan anarki.

Peserta aksi akhirnya dipersilakan masuk ke halaman kantor DPRD Lampung untuk melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi. Namun mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor DPRD.

Untuk diketahui, pengesahan RUU Cipta Kerja ini juga sempat menuai pro dan kontra di lingkungan DPR RI. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.

Sementara Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Ciptaker. (Red)